<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan regulasi keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengendalian internal, serta perbedaan kapasitas teknologi informasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi digitalisasi sistem keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel..]]>
Copyrights © 2026
