Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Penelitian Gilbert Septian Taruli Silitonga; Yogi Radika Yuda Lubis; Yoga Alfrido Purba; Angga Ryan Syahputra; Reza Ramadhana; Fitrawaty; Putri Sari M J Silaban
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2020–2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi/BKPM. Teknik analisis yang digunakan meliputi model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh model estimasi, yang mengindikasikan peran strategis investasi asing dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui transfer teknologi dan efek pengganda. Sementara itu, PMDN menunjukkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten, bahkan negatif pada beberapa model, yang disebabkan oleh rendahnya efisiensi penggunaan modal yang tercermin dalam tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Secara simultan, PMDN dan PMA berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas investasi dan kebijakan pendukung. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan investasi melalui peningkatan efisiensi, debirokratisasi, dan penguatan sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran Regulasi Keuangan Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Di Indonesia : Penelitian Marinus Friderikus Gulo; Gilang Maulana; Lisbet Sulitia; Reza Ramadhana; Putri Kemala Dewi Lubis; Nela Permata Sari Lubis
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan regulasi keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengendalian internal, serta perbedaan kapasitas teknologi informasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi digitalisasi sistem keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel..