<![CDATA[Penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia, khususnya di Bali, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara secara administratif serta mekanisme kerja sama internasional terhadap pelanggaran izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deduktif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keimigrasian di Indonesia, seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 37 Tahun 1999, serta doktrin hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Selain itu, kerja sama internasional terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga hubungan antarnegara. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi kerja sama internasional, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan preventif melalui edukasi, menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.]]>
Copyrights © 2026
