Publish Date
30 Nov -0001
<![CDATA[Penelitian hukum ini merupakan kajian tindak pengabdian di Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui analisis Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kajian menyoroti dampak ekonomi dari pembagian hasil pungutan (bruto) sebesar 60% untuk desa dan 40% untuk kabupaten, tingkat kesadaran hukum masyarakat adat saat proses perjanjian, peran tenaga ahli melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam pendampingan, serta potensi verifikasi usaha wisata berbasis adat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan telaah dokumen PKS. Hasil menunjukkan bahwa porsi pembagian saat ini berpotensi mengurangi kemandirian finansial desa, sehingga perlu direvisi menjadi 80–90% untuk desa. Kesadaran hukum prajuru dan warga masih terbatas, sehingga perlu penguatan literasi hukum. Selain itu, potensi ekonomi tambahan dari pengelolaan homestay, penyewaan pakaian adat, serta warung tradisional yang menjual pakaian, pernak-pernik, makanan, dan minuman khas desa menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat. Penelitian merekomendasikan revisi PKS, peningkatan kapasitas hukum masyarakat adat, dan diversifikasi usaha pariwisata berbasis budaya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Penglipuran.]]>
Copyrights © 0000
