<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kedudukan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan bukti yang sah menurut KUHAP, di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan keterangan signifikan untuk membongkar kejahatan besar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kriteria penetapan seseorang sebagai Justice Collaborator serta mekanisme pemberian penghargaan atas kesaksiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus aktual seperti perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan, khususnya terkait penghargaan dan perlindungan hukum. Penetapan Justice Collaborator harus mempertimbangkan peran pelaku bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Adapun penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Kata kunci: Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana; Kepastian Hukum]]>
Copyrights © 2026
