<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional yang diwujudkan melalui skema pencucian uang korporasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kompleksitas modus pencucian uang lintas yurisdiksi yang memanfaatkan struktur korporasi dan lemahnya transparansi kepemilikan manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, standar internasional Anti-Money Laundering (AML), serta evaluasi implementasi kebijakan dan praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki posisi strategis dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, menyusun analisis intelijen keuangan, serta mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan aset. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya, infrastruktur teknologi, kompleksitas pembuktian korporasi, dan hambatan koordinasi internasional dalam pelacakan dana lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional, peningkatan interoperabilitas sistem pertukaran informasi global, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna memperkuat efektivitas rezim AML Indonesia dalam konteks tanggung jawab hukum korporasi transnasional.]]>
Copyrights © 2025
