Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.068
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Ilomata International Journal of Social Science Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Mandalika Literature Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Jurnal Stunting Pesisir dan Aplikasinya Indonesian Journal of Education
Ani Purwati, Ani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Alam, Arief Syahrul; Purwati, Ani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.053 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3524

Abstract

Kebijakan pemidanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dan mengurangi jumlah residivis perkara tindak pidana anak di Indonesia. Pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan sarana penal pada kebijakan kriminal di Indonesia sesuai dengan instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Tokyo Rules pendekatan keadilan restoratif yang tidak bertentangan dengan nilai filosofis, politik, dan kultural, aspek normatif dengan nilai-nilai pancasila sebagai sarana pendukung kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan memaksimalkan pelaksanaan diversi disetiap tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tujuan penelitian melakukan judicial review Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang terjadi konflik norma dalam, membangun sistem reveral dalam penanganan anak konflik hukum secara efektif baik Aparat Penegak Hukum, Jaringan Perlindungan dan Penanganan Anak di Jawa Timur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS Pribadi, Hendra Ponggo; Gandryani, Farina; Purwati, Ani
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i1.95

Abstract

Salah satu bentuk masalah sosial terhadap anak saat ini adalah eksploitasi anak. Hal ini memang sewajibnya memerlukan pengawasan dan penindak lanjutan. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan. Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak terutama kepada anak-anak yang menjadi pekerja. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu: Program pemerintah dalam pemberian pendidikan gratis kepada orang tidak mampu merata, dan aparat penegak hukum dalam menerbitkan anak-anak tidak menyelesaikan pada akar masalah hanya melakukan tindakan kuratif tidak sampai pada preventifnya. Sangat Perlu adanya suatu perlindungan hukum dari negara untuk anak dibawah umur yang dijadikan obyek eksploitasi sebagai pengemis dan memperjelas pengaturan ditingkat nasional khususnya indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari seorang anak terhadap eksploitasi yang terus terjadi dan menjadi permasalahan yang akut dalam aspek kehidupan bersosial. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara.
Depresi Maternal dan Kejadian Stunting pada Anak Purwati, Ani; Ikhssani, Agung
Jurnal Stunting Pesisir dan Aplikasinya Vol 1 No 1 (2022): Februari
Publisher : Poltekkes Kemenkes Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36990/jspa.v1i1.433

Abstract

Depresi adalah penyebab utama kecacatan terkait penyakit pada wanita dan berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak-anak mereka. Penelitian telah menunjukkan depresi ibu sebagai faktor risiko untuk pertumbuhan bayi yang buruk. Depresi ibu terutama setelah melahirkan adalah prediktor kuat dari kekurangan gizi bayi diukur sebagai stunting dan kekurangan berat badan. Depresi ibu sangat terkait dengan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat pada bayi. Peningkatan kunjungan perawatan pascapersalinan harus dipromosikan, dan kesadaran depresi ibu harus diintegrasikan dalam program kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan program pencegahan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan praktik perawatan dan pemberian makan ibu untuk bayinya. Pedoman perawatan dan pengobatan kesehatan mental ibu terutama untuk depresi pascamelahirkan sangat penting, dan perhatian terhadap kesehatan mental ibu direkomendasikan untuk pentingnya kesehatan masyarakat. Depresi ibu mungkin mendorong gaya hidup yang tidak sehat, perilaku gaya hidup yang buruk, perawatan fisik dan emosional yang kurang dan stimulasi psikososial bayi; danditambah dengan status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Depresi diketahui mengurangi minat ibu dalam kegiatan mengasuh dan mengasuh anak Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk membahas tentang stunting pada anak dan peran ibu yang mengalami depresi.
Diskursus Publik dan Narasi Media Sosial: Perspektif Otto Kirchheimer tentang Politisasi Hukum Purwati, Ani; Seran, Alexander
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i1.3978

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika diskursus publik dan narasi media sosial terkait "politisasi hukum" dengan menggunakan perspektif Otto Kirchheimer. Melalui analisis interaksi daring di platform seperti Twitter dan Instagram, penelitian ini mengidentifikasi dua narasi utama terkait politisasi keputusan hukum. Narasi pertama mendukung keputusan-keputusan hukum sebagai langkah progresif, terutama yang membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam politik, seperti perubahan batas usia calon presiden. Narasi kedua mengkritik penggunaan keputusan hukum untuk kepentingan politik, dengan menekankan kekhawatiran mengenai independensi yudisial dan manipulasi hukum oleh aktor politik, seperti yang terlihat pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia calon presiden yang dianggap memperkuat dinasti politik. Penelitian ini menerapkan teori politisasi hukum Otto Kirchheimer untuk menganalisis bagaimana aktor politik memanfaatkan kerangka hukum untuk memperjuangkan agenda mereka, seringkali mengorbankan keadilan. Penelitian ini juga menggabungkan Teori Jaringan Sosial dan Teori Uses and Gratifications untuk memahami bagaimana informasi terkait isu politik dan hukum tersebar di media sosial dan bagaimana pengguna aktif memilih konten yang sesuai dengan kepentingan politik mereka. Temuan menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, di mana diskursus yang terpolarisasi memengaruhi persepsi terhadap keadilan dan legitimasi sistem hukum. Dengan fokus pada persimpangan antara hukum, politik, dan komunikasi digital, penelitian ini menyoroti tantangan menjaga integritas peradilan di lingkungan yang sangat dipolitisasi. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana media dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan hukum.
Keterampilan 4c dalam Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Susanti, Novi; N, Yennizar; Delima Kiska, Nurul; Purwati, Ani; Yanti, Nur; Khoni'ah, Nurul
Indonesian Journal Of Education Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Genlita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/ije.v2i1.230

Abstract

Keterampilan 4C dalam pembelajaran untuk anak usia dini merujuk pada empat keterampilan penting yang harus dikembangkan pada anak sejak dini, yaitu Critical Thinking (Berpikir Kritis), Creativity (Kreativitas), Collaboration (Kolaborasi), dan Communication (Komunikasi). Keterampilan 4C ini berperan penting dalam membentuk kemampuan anak untuk berpikir secara analitis, memecahkan masalah, berkreasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menyampaikan ide dan gagasan secara efektif. Pada anak usia dini, keterampilan ini dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang mendorong eksplorasi, interaksi sosial, dan penggunaan media atau alat kreatif. Pendekatan yang menyenangkan, berbasis permainan, serta melibatkan kolaborasi antara anak dan guru atau orang tua dapat memperkuat penguasaan keterampilan ini. Pembelajaran yang terintegrasi dengan keterampilan 4C akan membantu anak mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, baik dalam aspek akademis maupun kehidupan sosial.
Integrated Marketing Communication in Building Brand Equity in the Social Media Era Purwati, Ani; Ariyani, Nafiah
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i2.1686

Abstract

Social media provides a great opportunity for companies or brand owners and sellers to build and increase brand awareness, brand association, brand loyalty, perceived quality, and proprietary assets through Integrated Marketing Communication. This study adopts a qualitative approach with a literature review and content analysis to analyze the application of Integrated Marketing Communication on social media and its impact on brand equity elements. The results show that integrating integrated marketing communication on social media can build brand equity and increase brand awareness, brand association, loyalty, perceived quality, and proprietary assets. The Integrated Marketing Communication marketing mix elements also play a role by integrating various communication strategies to convey consistent and effective messages through advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, personal selling, interactive marketing, word-of-mouth marketing, and events and experiences). Paid advertising, organic content, engagement, hashtags and collaborative campaigns, content marketing, and live streaming are other important elements to create a consistent brand experience and strengthen the relationship between brands and consumers. In conclusion, Integrated Marketing Communication on social media can build brand equity, which increases awareness, association, quality perception, and brand loyalty. Elements such as paid advertising, organic content, and influencer collaborations create a consistent experience that strengthens emotional connections with audiences while building sustainable brand equity and competitiveness in the market. These findings contribute to academics and practitioners in understanding effective digital marketing communication strategies in the digital era.
Kapitalisme Budaya dan Industri Media: Komodifikasi Konten dan Nilai Sosial di Era Digital Purwati, Ani; Widaningsih, Titi
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 6 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss6pp1692-1710

Abstract

In the digital era, the media industry has undergone a significant shift due to cultural capitalism that makes content the main commodity. Algorithms and economic interests dominate the distribution of information, prioritizing profit over social value. This research aims to analyze the phenomenon of cultural capitalism in the digital media industry and understand the mechanism behind the process and impact of commodification of content and social values on society. This study uses qualitative analysis, with content analysis and critical analysis methods and uses the theory of Antonio Gramsci's Hegemony Theory (1971), Dallas W. Smythe's Commodification Theory (1977) and Christian Fuchs' Information Economy Theory (2014). Meanwhile, the media's political economy approach in the framework of a critical paradigm is also used which allows for an in- depth analysis of the power structure in the media industry. The results show that cultural capitalism in the digital media industry reflects how audience attention and data are commodified by digital platforms for economic gain, with algorithms that direct content consumption to increase engagement and profits. The commodification of content in the digital media industry has shifted social and cultural values into commodities controlled by economic mechanisms, especially through viral trends and phenomena. Digital platform algorithms are increasingly driving the creation of entertainment- and monetization-oriented content, often obscuring the true meaning and quality of the message. The development of the digital media industry has changed people's media consumption patterns to be more flexible and personalized, replacing the dominance of traditional media with algorithm-based digital platforms. However, this change also brings challenges, such as filter bubbles that narrow the diversity of information and shift the role of the audience from passive recipients to active producers in the digital media ecosystem. In conclusion, cultural capitalism in the digital media industry has encouraged the commodification of content, where social and cultural values are often sacrificed for popularity and profit. Digital platform algorithms are further amplifying this trend, leading to the dominance of viral and sensational content and setting aside more weighty content. As a result, media consumption patterns shift in a more personal direction, but it also risks creating filter bubbles that narrow the diversity of information. The implication is that it is hoped that a balance between economic interests and social values in the media industry in the digital era will be created, in order to prevent the dominance of algorithms that lead to excessive commodification and narrowing of information diversity.
Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber Djunarjanto, Arief Agus; Purwati, Ani; Marina, Liza
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i8.4448

Abstract

The transformation of transnational economic crime in the digital era has fundamentally changed the way perpetrators commit crimes, presenting new challenges for criminal law enforcement. This study adopts a normative juridical approach, utilizing statutory analysis, case studies, and comparative law to examine the evolution of digital economic crimes and the strategic role of cyber forensics. Case studies such as money laundering through crypto assets using chain hopping techniques and Business Email Compromise (BEC) schemes reveal the complexity of cross-border jurisdiction, legal gaps in defining digital assets like cryptocurrency and NFTs, and evidentiary challenges in presenting digital proof in court. Cyber forensics, through techniques such as network forensics, malware analysis, and blockchain analysis, has proven crucial in collecting and validating digital evidence. However, law enforcement continues to face obstacles, including limited regulations, insufficient human resource capacity, and increasingly sophisticated anti-forensic techniques. This research recommends regulatory updates, enhanced training for law enforcement personnel, strengthened international cooperation, and public education to raise awareness of digital crime risks. Synergy between criminal law, forensic technology, and cross-border collaboration is essential for effectively combating digital economic crimes.
Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven Muttaqien, Firman; Purwati, Ani
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i8.4449

Abstract

The utilization of offshore finance and tax haven jurisdictions by multinational corporations poses a serious threat to Indonesia’s fiscal sovereignty, as it facilitates cross-border tax evasion and illicit financial flows. This study examines the mechanisms underlying such practices and formulates law enforcement strategies aligned with international best practices. Using a normative juridical method with legislative and comparative approaches, the research integrates Corporate Criminal Liability Theory, John Rawls’ Theory of Justice, and Legal Effectiveness Theory as its analytical framework. The findings identify weaknesses in corporate criminal sanctions, low transparency of beneficial ownership, and suboptimal use of the Automatic Exchange of Information (AEoI). Recommendations include strengthening domestic regulations, enforcing corporate criminal liability, enhancing beneficial ownership disclosure, leveraging AI-based audit technology, and harmonizing with OECD BEPS and FATF recommendations. A comprehensive and adaptive law enforcement strategy is essential to curb cross-border tax evasion and uphold the principles of tax justice in Indonesia.
Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang Samudra, Awang; Purwati, Ani
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i8.4451

Abstract

Tax evasion, as a form of cross-border economic crime, has become increasingly complex in the era of globalization. Developing countries are the most disadvantaged, as multinational corporations exploit loopholes in international tax regulations and the lack of financial transparency. This article aims to examine the implications of tax evasion on the fiscal sovereignty of developing nations using a normative juridical approach and literature review. The discussion focuses on the importance of international cooperation, tax system reform, and the implementation of transparency principles as key measures to prevent transnational economic crimes. The findings indicate that, without comprehensive national regulatory reform and active participation in international tax agreements, developing countries will continue to suffer from significant revenue losses. Addressing these challenges requires coordinated efforts between governments, international organizations, and the private sector to build a more just and accountable global tax system that protects the fiscal interests of developing economies.
Co-Authors Alexander Seran Arief Syahrul Alam Delima Kiska, Nurul Djunarjanto, Arief Agus Farina Gandryani Ikhssani, Agung Khoni'ah, Nurul Liza Marina Moraza, Gitra Muttaqien, Firman N, Yennizar Nafiah Ariyani, Nafiah Novi Susanti Nur Yanti, Nur Prameswari, Regita Widya Pribadi, Hendra Ponggo Ruslita, Gita Saiful Anam Samudra, Awang Sinambela, Kabet Neko Udi Rusadi Widaningsih, Titi