<![CDATA[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengadili dan memutus perkara perdata yang memiliki irisan dengan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut menjadi isu sentral dan perhatian di mata publik karena memiliki tendensi dalam penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mengarah kepada permasalahan; apakah putusan a quo dapat sebagai jurisprudensi berbasis judicial activism.? Maka, terhadap permasalahan akademik dimaksud, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menelaah putusan a quo secara teoritik sehingga memberikan pemahaman ideal-konsepsional yang menjadi pengetahuan publik. Artikel ilmiah ini secara tipologis merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal yang menggunakan metode analisis konten disertai pendekatan konseptual (cq. analisis konsep hukum) dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka, yang meliputi bahan hukum primair berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel lain yang memiliki keterkaitan signifikan. Hasil penelitian dalam artikel ilmiah ini bahwasannya putusan a quo dinilai tidak menindaklanjuti keadilan substansial berbasis demokrasi konstitusional sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, alih-alih melakukan judicial activism guna menjadikan yurisprudensi dalam bidang hukum perdata di lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Kata Kunci: Peradilan; Putusan Hakim; Pemilihan Umum; Jurisprudensi; Judicial Activism.]]>
Copyrights © 2026
