<![CDATA[Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup transparansi, efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Kota Malang sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawasan internal pemerintah berperan penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Malang dalam perspektif pengawasan internal pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, terutama pada kepatuhan administrasi, kualitas pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Kota Malang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2024 sebagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.]]>
Copyrights © 2026
