Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo Khusherawati, Naprillia; Melda Fadiyah Hidayat; Harmanto, Harmanto; Eva Hany Fanida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7969

Abstract

Daerah di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi tambak adalah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah desa yang 70% berupa tambak menjadikan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tambak. Pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak dengan metode tradisional atau ilmu turun temurun yang dipelajari secara otodidak. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan budidaya yang dimiliki. Oleh karenanya, diperlukan adanya peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yakni budidaya perikanan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat menurut Scheyvens yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa masih memerlukan peningkatan signifikan, khususnya pada aspek pemberdayaan psikologis dan sosial. Minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam aktivitas kelompok petani tambak menjadi kendala dalam tercapainya pemberdayaan yang maksimal. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pola interaksi antara pemerintah desa dan kelompok petani tambak, serta penguatan kapasitas kelompok melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai pemberdayaan yang optimal.
Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo Maise Ismandar; Muhammad Farid Maruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 2 (2026): Maret: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i2.961

Abstract

Innovative service programs are still unable to ensure that all administrative rights related to civil registration are properly fulfilled, especially for vulnerable groups such as people with mental disorders and persons with disabilities. This study aims to examine the role of the Sidoarjo District Population and Civil Registration Office in fulfilling the administrative rights of the community, identify factors that facilitate and hinder this process, and evaluate how inclusive public service policies are implemented. This study uses a qualitative approach to understand how inclusive public services are implemented. The study shows that there are obstacles in procedures and administration, particularly in the initial online application process, and that there are no clear SOP documents regulating services for persons with disabilities. In addition, the manner of imposing official sanctions in the implementation of the Peduli Dilan Program is not yet clear. Nevertheless, the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency has made efforts to provide inclusive services and focus on fulfilling rights. This study shows that the role of the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency is already functioning, but it still needs to be strengthened in terms of resources, data collection systems, and service coverage expansion so that the administrative rights of vulnerable groups can be fulfilled more evenly and sustainably.
Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo Farhana Khoirunnisa’ Hidayah; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v4i1.1602

Abstract

Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.
Optimalisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan : Studi Tahun Anggaran 2025 Arnelita Ayu Az-zahwa; Herdiani Romadhona; Annisa Aulia Rahmah; Blezend Syahrira Rona Maynando; Yesha Verlita Evelin; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 1 (2026): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i1.3649

Abstract

This study aims to analyze the optimization of regional expenditure in the education sector of Surabaya City for the 2025 fiscal year in supporting regional development. The research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies conducted at the Surabaya City Education Office. Data were obtained from relevant stakeholders involved in education budget management and supported by official documents related to policies and the implementation of education programs. The results show that the management of education expenditure has been aligned with the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and applies the money follow program principle, which prioritizes programs based on community needs and development priorities. Programs such as Regional School Operational Assistance (BOPDA), educational assistance for students, school infrastructure development, and community-based learning innovations have contributed to expanding access to education, improving the equity of educational services, and reducing dropout rates. In addition, the use of monitoring systems, periodic evaluation, and the involvement of multiple stakeholders in supervision has strengthened transparency and accountability in budget management. However, several challenges remain, including limited implementation time, procurement constraints, and economic conditions such as inflation. Overall, education expenditure in Surabaya has been managed relatively well in terms of effectiveness, efficiency, and accountability while still requiring continuous improvement
Evaluasi Pengelolaan Anggaran Publik Pada Program Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang Nayva Risalwa Wibowo; Farhati Silvia; Eva Hanny Farida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 5: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i5.16830

Abstract

Pengelolaan anggaran publik yang efektif merupakan pilar utama keberhasilan program jaminan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan di Tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan pertanggungjawaban keuangan publik, serta literatur terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penganggaran program sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang telah selaras dengan kerangka regulasi nasional, namun secara substantif masih ditemukan ketimpangan antara alokasi anggaran dengan realisasi serapan manfaat bagi pekerja sektor informal. Selain itu, hasil evaluasi dokumen mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal yang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dana sosial. Evaluasi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sinkronisasi kebijakan anggaran yang lebih transparan berbasis data terpadu untuk mengoptimalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang dalam Perspektif Pengawasan Internal Pemerintah Laviona Zaskya Meyca; Amanda Dhealita Putri Pungkita; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16986

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup transparansi, efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Kota Malang sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawasan internal pemerintah berperan penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Malang dalam perspektif pengawasan internal pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, terutama pada kepatuhan administrasi, kualitas pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Kota Malang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2024 sebagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.