Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Ulil Albab PESHUM Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Melda Fadiyah Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo Khusherawati, Naprillia; Melda Fadiyah Hidayat; Harmanto, Harmanto; Eva Hany Fanida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7969

Abstract

Daerah di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi tambak adalah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah desa yang 70% berupa tambak menjadikan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tambak. Pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak dengan metode tradisional atau ilmu turun temurun yang dipelajari secara otodidak. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan budidaya yang dimiliki. Oleh karenanya, diperlukan adanya peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yakni budidaya perikanan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat menurut Scheyvens yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa masih memerlukan peningkatan signifikan, khususnya pada aspek pemberdayaan psikologis dan sosial. Minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam aktivitas kelompok petani tambak menjadi kendala dalam tercapainya pemberdayaan yang maksimal. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pola interaksi antara pemerintah desa dan kelompok petani tambak, serta penguatan kapasitas kelompok melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai pemberdayaan yang optimal.
Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo Maise Ismandar; Muhammad Farid Maruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 2 (2026): Maret: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i2.961

Abstract

Innovative service programs are still unable to ensure that all administrative rights related to civil registration are properly fulfilled, especially for vulnerable groups such as people with mental disorders and persons with disabilities. This study aims to examine the role of the Sidoarjo District Population and Civil Registration Office in fulfilling the administrative rights of the community, identify factors that facilitate and hinder this process, and evaluate how inclusive public service policies are implemented. This study uses a qualitative approach to understand how inclusive public services are implemented. The study shows that there are obstacles in procedures and administration, particularly in the initial online application process, and that there are no clear SOP documents regulating services for persons with disabilities. In addition, the manner of imposing official sanctions in the implementation of the Peduli Dilan Program is not yet clear. Nevertheless, the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency has made efforts to provide inclusive services and focus on fulfilling rights. This study shows that the role of the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency is already functioning, but it still needs to be strengthened in terms of resources, data collection systems, and service coverage expansion so that the administrative rights of vulnerable groups can be fulfilled more evenly and sustainably.
Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo Farhana Khoirunnisa’ Hidayah; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v4i1.1602

Abstract

Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.
Evaluasi Pengelolaan Anggaran Publik Pada Program Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang Nayva Risalwa Wibowo; Farhati Silvia; Eva Hanny Farida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 5: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i5.16830

Abstract

Pengelolaan anggaran publik yang efektif merupakan pilar utama keberhasilan program jaminan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan di Tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan pertanggungjawaban keuangan publik, serta literatur terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penganggaran program sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang telah selaras dengan kerangka regulasi nasional, namun secara substantif masih ditemukan ketimpangan antara alokasi anggaran dengan realisasi serapan manfaat bagi pekerja sektor informal. Selain itu, hasil evaluasi dokumen mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal yang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dana sosial. Evaluasi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sinkronisasi kebijakan anggaran yang lebih transparan berbasis data terpadu untuk mengoptimalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang dalam Perspektif Pengawasan Internal Pemerintah Laviona Zaskya Meyca; Amanda Dhealita Putri Pungkita; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16986

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup transparansi, efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Kota Malang sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawasan internal pemerintah berperan penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Malang dalam perspektif pengawasan internal pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, terutama pada kepatuhan administrasi, kualitas pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Kota Malang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2024 sebagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.
ANALISIS KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN APBD DI KABUPATEN SIDOARJO Deris Lilian Fisfia; Dwi Ayu Ijayanti; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 Nomor 02, Juni 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.47540

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness in realizing Regional Original Revenue (PAD) within the established targets, as well as assess the level of efficiency in budget utilization and identify the regional government's ability to manage financial resources. The research method used is descriptive quantitative, using the following formulas: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Growth Ratio. The results reveal that the independence ratio averages 81.73%, categorized as delegative. The effectiveness ratio is above 100.00% annually, indicating that regional government performance is highly effective. The efficiency ratio tends to fluctuate, hovering around 100.00%, indicating that regional expenditure management is inefficient. Meanwhile, the growth ratio is on a positive trend, averaging 14.06%, indicating that regional governments have a significant capacity to increase regional revenue.
Evaluasi Penganggaran dalam Program Penurunan Stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Surabaya Nur Wahdatunnisa; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jwikal.v5i1.1052

Abstract

This study aims to analyze the budgeting activities of the Surabaya City Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control and Family Planning Agency (DP3A-PPKB) in supporting stunting reduction, while evaluating policy effectiveness, efficiency, responsiveness, and accuracy through William N. Dunn's evaluation framework. A qualitative case study design was utilized, supported by document analysis of planning records, budget realizations, and stunting prevalence data from 2019–2024. Findings reveal that DP3A's budget allocation aligns with the regional development plan and facilitates family-based sensitive interventions. Despite the first-quarter 2025 realization reaching only 9.5% of the total IDR 58.3 billion, strategic programs persisted through cross-sectoral collaboration and adaptive implementation strategies involving multiple stakeholders. The study concludes that DP3A's contributions are indirect, contingent on inter-organizational synergy among regional apparatus units (OPD). Ultimately, stunting reduction success hinges not on budget magnitude alone, but on systemic integration, policy coordination, and sustained collaborative governance across sectors. These findings emphasize the importance of strengthening institutional networks to improve program effectiveness and long-term nutritional outcomes for children.
Urgensi Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Kota Pasuruan Berbasis SDGs 16 Alifatu Azwa Shoima; Nayshira Rieva Candra; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 16 di Kota Pasuruan, dengan fokus evaluasi pada periode 2021-2025. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode library research dan analisis deskriptif berbasis data sekunder, meliputi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, portal transparansi pemerintah daerah, serta literatur ilmiah pengawasan keuangan publik. Hasil studi menunjukkan adanya pola penggunaan anggaran yang tidak konsisten dengan kecenderungan penumpukan pengeluaran pada triwulan IV. Pencapaian pendapatan cenderung stabil dalam rentang 97-106%, tetapi pengawasan dari Inspektorat masih bersifat reaktif dan adminisitratif. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang hanya 78,5% dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 90% serta dominasi temuan administratif yang mencapai 56,3%. Keadaan ini menghalangi penciptaan nilai publik dan mengurangi efektivitas manajemen. Oleh karena itu direkomendasikan integritas kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC) serta akselerasi adopsi sistem E-Audit untuk transformasi pengawasan menjadi preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.
Evaluasi Integrasi SDGs 4 Dalam Kebijakan Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Azizah Nailah Mahirah; Avikah Zackia Putri; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 5: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i5.17225

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengeluaran pemerintah (public expenditure) sektor pendidikan dalam mendukung SDGs 4 di Pemerintahan Kota Surabaya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder, studi ini membedah APBD 2025 dan capaian kinerja pelayanan dasar. Temuan menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya konsisten mengalokasikan 20,96% anggaran pendidikan, melampaui mandat konstitusi 20%. Anggaran difokuskan pada program strategis seperti Beasiswa Pemuda Tangguh dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 100%. Meski pengeluaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang, kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Surabaya hingga 14,85 tahun. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran belanja publik menjadi kunci utama keberlanjutan pendidikan berkualitas di tingkat lokal.
Co-Authors Alifatu Azwa Shoima Amanda Dhealita Putri Pungkita Avikah Zackia Putri Azizah Nailah Mahirah Deris Lilian Fisfia Dwi Ayu Ijayanti Eva Hanny Farida EVA HANY FANIDA Farhana Khoirunnisa’ Hidayah Farhati Silvia GALIH WAHYU PRADANA Harmanto Harmanto Ililiyun, Dwindya Khusherawati, Naprillia Laviona Zaskya Meyca Maise Ismandar Muhammad Farid Ma'ruf MUHAMMAD FARID MARUF Nayshira Rieva Candra Nayva Risalwa Wibowo Nur Wahdatunnisa