Permasalahan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna di Kabupaten Lampung Barat menjadi tantangan serius, terutama akibat aktivitas perburuan liar dan keterbatasan pengawasan. Kondisi ini menuntut peran optimal pemerintah daerah dalam upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pelestarian flora dan fauna serta meninjaunya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, serta pendekatan normatif-yuridis dan konseptual Islam. Subjek penelitian meliputi pemerintah daerah, aparat terkait, kelompok masyarakat seperti kelompok hutan kemasyarakatan, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan catatan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program partisipatif, pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan, dan patroli rutin cukup efektif dalam menekan perburuan liar, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta strategi tata kelola yang adaptif. Implementasi peran pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi multi-pihak dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan konservasi lingkungan.
Copyrights © 2026