Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Peran Pemda Lampung Barat dalam Pelestarian Flora dan Fauna Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Muhammad Anuar Siregar S; Nurnazli Nurnazli; Iip Nurul Topani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83293

Abstract

Permasalahan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna di Kabupaten Lampung Barat menjadi tantangan serius, terutama akibat aktivitas perburuan liar dan keterbatasan pengawasan. Kondisi ini menuntut peran optimal pemerintah daerah dalam upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pelestarian flora dan fauna serta meninjaunya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, serta pendekatan normatif-yuridis dan konseptual Islam. Subjek penelitian meliputi pemerintah daerah, aparat terkait, kelompok masyarakat seperti kelompok hutan kemasyarakatan, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan catatan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program partisipatif, pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan, dan patroli rutin cukup efektif dalam menekan perburuan liar, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta strategi tata kelola yang adaptif. Implementasi peran pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi multi-pihak dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan konservasi lingkungan.
Inkompatibilitas Sosial dalam Pemberlakuan Aturan Perkawinan di bawah Tangan Pada Masyarakat Plural di Kecamatan Katibung Lampung Selatan Azima Amalia; Nurnazli Nurnazli; Abdul Qodir Zaelani
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 26, No 2 (2026): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v26i2.6500

Abstract

This study aims to analyze the social incompatibility in the implementation of unregistered marriage (nikah siri) regulations within a plural society, focusing on the readiness of state legal instruments, socio-cultural factors, and the relevance of the maqāṣid al-sharī‘ah approach. This research employs a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving relatives of unregistered marriage actors, officials of the Office of Religious Affairs (KUA), and community leaders. The findings reveal that, normatively, the state has established adequate legal instruments governing marriage, particularly regarding mandatory registration as a form of legal protection. However, in practice, there remains a gap between legal norms and social realities, where people tend to prioritize religious validity over administrative registration. Socio-cultural factors and low legal awareness significantly influence the preference for unregistered marriages. Furthermore, from the perspective of maqasid al-shari‘ah, unregistered marriage practices are considered inconsistent with the objectives of protecting life, lineage, and property, as they potentially harm women and children. Therefore, marriage registration is viewed as a crucial instrument in ensuring family welfare. This study highlights the need for integrating state legal norms with social values through strengthening legal literacy and institutional roles.
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Kedau Lamban setelah Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat Anggara Jaya; Nurnazli Nurnazli; Iskandar Syukur
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12108

Abstract

This study aims to analyze the post-wedding Kedau Lamban tradition among the Lampung Saibatin indigenous community in West Lampung Regency using the Maslahah Mursalah perspective of Islamic law. The Kedau Lamban tradition is a customary practice performed after marriage as a means of strengthening family ties and social integration between both families. The research method used was a qualitative study with a normative approach, through data collection through interviews and observations. The results indicate that the Kedau Lamban tradition possesses beneficial values, such as strengthening ties of kinship, maintaining household harmony, and strengthening the social structure of the indigenous community. From the Maslahah Mursalah perspective, this tradition is acceptable as long as it does not conflict with Islamic sharia principles, as it contains tangible benefits for community life. Therefore, the Kedau Lamban tradition can be categorized as a customary practice that aligns with the beneficial values of Islam.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Indy Annisa; Nurnazli Nurnazli; Li'izza Diana Manzil
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.965

Abstract

This study discusses the implementation of the provision of tourism information in Tanggamus Regency based on Article 7 paragraph (1) letter (a) of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Integrated Tourism Development from a siyasah tanfidziyah perspective. This study is motivated by the still suboptimal provision of tourism information, especially regarding the security and safety of tourists in several tourist destinations in Tanggamus Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the Tanggamus Regency Government through the Tourism Office has made various efforts to provide tourism information through social media, tourism promotions, providing appeals, and providing information boards at several tourist locations. However, the implementation is still not optimal due to limited information facilities, less than optimal management of digital information media, minimal signs and safety warning signs, and limited human resources. From a siyasah tanfidziyah perspective, the implementation of this policy does not fully reflect the implementation of the government's mandate optimally because the government has an obligation to provide protection, security, and comfort to the community and tourists.
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES LEGISLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG Muhammad Rayyan Faiz; Nurnazli Nurnazli; Li’izza Diana Manzil
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi daerah di DPRD Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Perda Nomor 8 Tahun 2011 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengandalkan data hasil wawancara sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik yang diwadahi melalui mekanisme uji publik di DPRD Provinsi Lampung masih bersifat formalitas di permukaan. Kualitas keterlibatan masyarakat mengalami degradasi akibat adanya asimetri informasi yang dipicu oleh kebijakan eksklusivitas atau non-publikasi dokumen naskah akademik sebelum peraturan daerah disahkan. Kendala legislasi ini diperparah oleh adanya intervensi resentralisasi vertikal dari Kementerian Dalam Negeri yang membatalkan draf regulasi responsif local seperti Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat yang hanya berdasarkan ketakutan politik yang spekulatif terkait isu integrasi dan tuntutan hak atas tanah adat. Perspektif Siyasah Dusturiyah membahas praktik pembatasan akses informasi hukum dan pembatalan sepihak terhadap aspirasi daerah ini secara nyata telah mencederai prinsip syura (musyawarah) serta mengabaikan aspek maslahah (kemaslahatan sosiologis) masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan DPRD Provinsi Lampung untuk membuka akses naskah akademik secara transparan sebelum uji publik digelar serta menyarankan Kementerian Dalam Negeri agar mengubah indikator evaluasi produk hukum daerah menjadi lebih akomodatif terhadap hak atas tanah adat dan kebutuhan sosiologis masyarakat di tingkat bawah.