Collaboration between Village-Owned Enterprises and Tourism Awareness Groups in Tourism Village Management in Dongko Village-Trenggalek: Kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Dongko-Trenggalek

Prihatiningtyas, Wilda
Wahyuni, Indria
Ramli, Lanny
Sujatmoko, Emanuel
Butar Butar, Franky
Noventri, Ardhana Christian

Jurnal Dedikasi Hukum
Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025

Trenggalek Regency in East Java has set a target to develop 100 tourism villages (SADEWA), one of which is the Dongko tourism village in Dongko District. The establishment of a tourism village requires an organizational structure to manage tourism in the area. Although the government has established the Community Awareness Group for Tourism (Pokdarwis) in the tourism village, the managers still face challenges in effectively managing it. Another issue is the overlapping roles and responsibilities between the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and Pokdarwis in managing the pilot tourism village. Pokdarwis requires guidance on how to operate organizationally, define each party's roles, identify existing problems in destination development, and secure community support. On the other hand, BUMDesa can contribute by providing the necessary infrastructure to support the tourism village through village assets. The objective of this community service activity is to strengthen cooperation between BUMDesa and Pokdarwis in developing a tourism village. Abstrak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memiliki target menumbuhkan 100 desa wisata (SADEWA), dan salah satu yang sedang dirintis adalah desa wisata Dongko di Kecamatan Dongko. Dalam pembentukan desa wisata membutuhkan organisasi kelembagaan yang akan mengelola pariwisata di desa tersebut. Meskipun pemerintah telah menetapkan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata namun dalam perjalanannya pengelola masih memiliki ketidakmampuan dalam mengelola. Masalah lain adalah adanya tumpang tindih tupoksi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan Pokdarwis dalam pengelolaan rintisan desa wisata. Pokdarwis membutuhkan pendampingan bagaimana tata organisasi dapat berjalan, tupoksi masing-masing, apa saja permasalahan yang ada dalam pengembangan destinasi dan bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat. Disisi lain BUMDesa dapat memberikan kontribusinya melalui penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang desa wisata itu sendiri melalui asset desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memperkuat kerjasama antara BUMDesa dan Pokdarwis dalam rintisan suatu desa wisata.