Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Membangun Desa Wisata Tematik Integratif di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur: Langkah Strategis Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa Wijoyo, Suparto; Prihatiningtyas, Wilda; Noventri, Ardhana Christian; Samudra, Bagas Hega; Pamoro, Giza'a Jati
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2024): IJPM - Desember 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.636

Abstract

Pengabdian masyarakat di Kecamatan Dongko berangkat dari fenomena besarnya potensi desa-desa di Kecamatan Dongko, namun belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dilandasi oleh hambatan berupa belum kuatnya BUMDES dalam pengelolaan potensi wisata, tidak adanya regulasi yang mendasari kerjasama desa, serta minimnya kesadaran masyarakat akan potensi desa. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, maka digagas sebuah solusi yakni desa wisata tematik integratif. Pengabdian ini dilakukan melalui 4 tahap berupa persiapan, penyuluhan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara sistematis agar mampu membedah masalah secara tepat dan sesuai kebutuhan untuk kemudian diberikan solusi yang konkret dan ideal. Konsep desa wisata tematik integratif ini diwujudkan melalui penguatan BUMDES, pembentukan regulasi terkait kerja sama desa, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik dan potensi desa. Langkah-langkah inilah yang dapat berimplikasi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dongko, yang berjalan searah dengan ketercapaian 8 tipologi desa dan 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang Inovatif dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Dongko, Trenggalek Prihatiningtyas, Wilda; Wahyuni, Indria; Noviyanti, Upik Dyah Eka; Noventri, Ardhana Christian
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2024): IJPM - April 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.401

Abstract

Mitra sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Permasalahan mitra yaitu (1) Belum optimalnya pengelolaan potensi alam yang ada di Desa Dongko; (2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran BUMDesa sebagai penyangga perekonomian desa; (3) Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan skill kelompok mitra dalam mengelola potensi yang dimiliki desa sehingga dapat bernilai ekonomis, serta mengoptimalkan fungsi BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat desa. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari n3 tahap. Pertama yakni persiapan, kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, dan ketiga yakni tahap evaluasi. Adapun hasil dari pengabdian ini yakni adanya publikasi media online, video kegiatan (youtube) dan reels IG sebagai sarana promosi, meningkatnya pemahaman pentingnya BUMDes sebagai instrumen pendukung pengembangan desa wisata, serta draft paket wisata di Desa Dongko.
Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pencapaian Target FOLU Net Sink 2030 di Indonesia Wijoyo, Suparto; Prihatiningtyas, Wilda; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.829

Abstract

Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) menjadi andalan mitigasi perubahan iklim melalui Perpres 98/2021 dengan target net sink 140 juta ton CO2e pada 2030. Namun, UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan alih fungsi hutan untuk industri, yang dapat menambah produksi karbon dan melemahkan penyerapan karbon oleh hutan. Hal ini menempatkan Indonesia pada risiko gagal mencapai target FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini menganalisis tanggung gugat pemerintah dalam mencapai target kebijakan FOLU Net Sink 2030, melalui kajian normatif terhadap konsep dan peraturan perundang-undangan, serta data pendukung. Analisis menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mitigasi krisis iklim. Berdasarkan tanggung jawab ini, dimungkinkan adanya mekanisme penuntutan tanggung gugat pemerintah atas kegagalan mencapai target FOLU Net Sink 2030 melalui proses litigasi iklim. 
Pendampingan Hukum dalam Sertipikasi Tanah: Langkah Konkret Mewujudkan Kepastian Hukum Penguasaan Tanah di Desa Sambogunung Kabupaten Gresik Wijoyo, Suparto; Prihatiningtyas, Wilda; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 3 No 1 (2025): JPMII - Februari 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.659

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan atas tanah, baik untuk permukiman, pertanian, peternakan, maupun infrastruktur. Hal ini menyebabkan permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks, tidak terkecuali di Desa Sambogunung, Kabupaten Gresik. Sebagian besar tanah di desa tersebut diwariskan secara turun-temurun namun belum terdaftar atau bersertipikat sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan rentannya terjadi sengketa. Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penyuluhan hukum dan pendampingan sertifikasi tanah. Dengan metode penelitian meliputi: observasi dan identifikasi masalah; penyuluhan hukum; dan pendampingan penerbitan sertipikat. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini ialah terciptanya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah dan sertpikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah hingga bermuara pada terlaksananya koordinasi pengumpulan persyaratan pendaftaran tanah bagi warga yang akan mengajukan sertipikasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dampak jangka panjang yang diharapkan dari pengabdian ini ialah terwujudnya tertib administrasi pertanahan, perlindungan hukum bagi masyarakat, dan pengurangan potensi konflik pertanahan di Desa Sambogunung, Kabupaten Gresik.
Collaboration between Village-Owned Enterprises and Tourism Awareness Groups in Tourism Village Management in Dongko Village-Trenggalek: Kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Dongko-Trenggalek Prihatiningtyas, Wilda; Wahyuni, Indria; Ramli, Lanny; Sujatmoko, Emanuel; Butar Butar, Franky; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39727

Abstract

Trenggalek Regency in East Java has set a target to develop 100 tourism villages (SADEWA), one of which is the Dongko tourism village in Dongko District. The establishment of a tourism village requires an organizational structure to manage tourism in the area. Although the government has established the Community Awareness Group for Tourism (Pokdarwis) in the tourism village, the managers still face challenges in effectively managing it. Another issue is the overlapping roles and responsibilities between the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and Pokdarwis in managing the pilot tourism village. Pokdarwis requires guidance on how to operate organizationally, define each party's roles, identify existing problems in destination development, and secure community support. On the other hand, BUMDesa can contribute by providing the necessary infrastructure to support the tourism village through village assets. The objective of this community service activity is to strengthen cooperation between BUMDesa and Pokdarwis in developing a tourism village. Abstrak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memiliki target menumbuhkan 100 desa wisata (SADEWA), dan salah satu yang sedang dirintis adalah desa wisata Dongko di Kecamatan Dongko. Dalam pembentukan desa wisata membutuhkan organisasi kelembagaan yang akan mengelola pariwisata di desa tersebut. Meskipun pemerintah telah menetapkan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata namun dalam perjalanannya pengelola masih memiliki ketidakmampuan dalam mengelola. Masalah lain adalah adanya tumpang tindih tupoksi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan Pokdarwis dalam pengelolaan rintisan desa wisata. Pokdarwis membutuhkan pendampingan bagaimana tata organisasi dapat berjalan, tupoksi masing-masing, apa saja permasalahan yang ada dalam pengembangan destinasi dan bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat. Disisi lain BUMDesa dapat memberikan kontribusinya melalui penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang desa wisata itu sendiri melalui asset desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memperkuat kerjasama antara BUMDesa dan Pokdarwis dalam rintisan suatu desa wisata.