<![CDATA[Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD yang dimaksud diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayah bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di antara sektor-sektor perpajakan lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara dan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan mengevaluasi kontribusi dan efektivitas PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya yang dipublikasikan melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dan konsisten, bahkan melampaui 100% selama pandemi (2020–2021). Di sisi lain, BPHTB menunjukkan ketidakstabilan dan kurang efektif pada awal pandemi, namun mengalami pemulihan yang signifikan seiring membaiknya pasar properti. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi global, kedua pajak ini tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah Surabaya.]]>
Copyrights © 2026
