Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Manajemen Konflik Kebijakan Publik dalam Perspektif SDG 16: Analisis Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia Navy Restiani Anggita Nurlaila; Rosalia Triana Dewi; Clara Aurora Salsabila; Perdy Alfa Resal; Ravienda Anita Fitrie; Nuh Krama Hadianto
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8847

Abstract

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik sosial karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, faktor penyebab konflik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM dalam perspektif manajemen konflik dan Sustainable Development Goals (SDG) 16. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik subsidi BBM tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga, tetapi juga disebabkan oleh distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM ditunjukkan melalui demonstrasi, kritik di media sosial, hingga perubahan pola konsumsi energi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi manajemen konflik, seperti pemberian bantuan sosial, digitalisasi distribusi BBM, dan komunikasi publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga konflik serupa terus berulang. Dalam perspektif SDG 16, pengelolaan konflik kebijakan subsidi BBM memerlukan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, partisipatif, dan responsif agar tercipta stabilitas sosial serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem distribusi subsidi, penguatan pengawasan, serta peningkatan komunikasi publik agar kebijakan subsidi BBM dapat diterapkan secara lebih efektif dan minim konflik sosial.
Analisis Kontribusi Dan Efektivitas PBB-P2 Dan BPHTB Terhadap PAD Kota Surabaya Periode 2020-2024 Rikha Janatul Ma'wa; Eka Nur Anggraini; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8615

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD yang dimaksud diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayah bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di antara sektor-sektor perpajakan lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara dan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan mengevaluasi kontribusi dan efektivitas PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya yang dipublikasikan melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dan konsisten, bahkan melampaui 100% selama pandemi (2020–2021). Di sisi lain, BPHTB menunjukkan ketidakstabilan dan kurang efektif pada awal pandemi, namun mengalami pemulihan yang signifikan seiring membaiknya pasar properti. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi global, kedua pajak ini tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah Surabaya.
Peran E-Budgeting dalam Meningkatkan Transparansi dan Monitoring Keuangan Publik di Surabaya Annisa Rahmawati; Zahwa Laudia Mysah; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanidah
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1443

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan.
Analisis Pengeluaran Tahunan Berdasarkan Laporan Keuangan Pada PT. Industri Kereta Api (INKA) Maheswari Ivana Putri Cahyaningrum; Revania Anindhita Putri; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risma.v6i1.3064

Abstract

This study aims to analyze the expenditure structure and annual expenditure changes trend at PT Industri Kereta Api (INKA), a manufacturing company in the railway sector. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing a financial statement analysis approach based on secondary data from the company’s cash flow statements and supporting literature. The findings reveal that the company’s expenditure structure comprises direct costs, such as raw materials and labor, as well as indirect costs in the form of operational overhead. The analysis of cash flows from 2020 to 2024 indicates fluctuating expenditures, particularly a significant increase in investment activities in 2024. Additionally, operating cash flows exhibit instability, reflecting the dynamics of the company’s operational efficiency. Factors influencing expenditures include raw material prices, labor wages, government policies, and market demand. The implications suggest that while increased investment may support long-term production capacity development, suboptimal cost management could impact operational efficiency and company performance sustainability. Therefore, effective cost control strategies are essential to maintain financial stability and enhance the company’s competitiveness.
Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Farah Amelia Pradina; Cahya Kayla Azzahra Hartono; Eva Hany Fanida; Ravienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6180

Abstract

Penelitian ini membahas kinerja anggaran belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran. Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, DKI Jakarta diharapkan mampu mengelola anggaran secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Data diperoleh melalui laporan realisasi anggaran, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja daerah DKI Jakarta secara umum sudah cukup baik dari sisi administratif, yang ditunjukkan melalui tingginya tingkat realisasi anggaran. Namun, efektivitas belum sepenuhnya terlihat dari dampak program terhadap masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran mendorong perubahan prioritas belanja, tetapi belum mampu meningkatkan kualitas belanja secara signifikan. Selain itu, alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan perkotaan dan masih menunjukkan ketimpangan distribusi manffat. Responsivitas juga masih terbatas karena berbagai permasalahan seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara masih terus terjadi. Kesimpulannya, meskipun kinerja anggaran sudah cukup baik secara administratif, masih diperlukan peningkatan dalam kualitas, pemerataan, dan responsivitas agar pengelolaan anggaran lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anak Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal: Studi APBD Surabaya Sintya Pramitasari; Nabil Nazhif Fikri Ahmad; Muhammad Salman Al Farisi; Muhamad Fatih Eko Cahyo; Delies Eky Purwandani; Muhammad Zuhal Mafazi; Navisa Syalwa; Melda Fadityah Hidayat; Ravienda Anita Fitrie
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anak dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen APBD, laporan kinerja pemerintah daerah, serta data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak periode 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tergolong tinggi, khususnya pada belanja operasi yang berada pad a kisaran 89% hingga 91%, sementara belanja modal cenderung fluktuatif. Implementasi kebijakan tercermin melalui program-program Dinas Sosial yang disederhanakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Dampak belanja daerah terlihat dari penurunan jumlah PMKS kategori anak secara bertahap, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan anak di Kota Surabaya. Dengan demikian, belanja daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih memerlukan optimalisasi dalam aspek konsistensi program, penguatan belanja modal, dan keberlanjutan intervensi perlindungan anak.