<![CDATA[Fenomena cerai gugat dan khulu di Indonesia meningkat, namun belum sejalan dengan tingkat pemahaman hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput. Artikel ini mengkaji konstruksi normatif khulu dan talak dalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus mengomparasikannya dengan pandangan fikih empat mazhab guna menilai konsekuensi yuridisnya bagi perlindungan hak perempuan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum utama terdiri dari KHI, UU No. 1/1974, Fiqh Sunnah, serta Fiqih Islam wa Adillatuhu. Data diolah secara kualitatif menggunakan penafsiran sistematis. Temuan memperlihatkan bahwa KHI mengambil kerangka mazhab Syafi’i dengan penyesuaian berbasis kemaslahatan. Titik krusial yang berbeda ialah konsekuensi khulu pada nafkah iddah dan mut’ah. KHI tidak menjelaskan secara tegas hilangnya hak tersebut, sehingga memunculkan penafsiran beragam dalam praktik Peradilan Agama. Akibatnya, jaminan hak perempuan pasca khulu menjadi relatif dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Perlu ada pembaruan norma KHI atau penyusunan petunjuk teknis bagi hakim terkait status hak keperdataan istri setelah khulu.]]>
Copyrights © 2026
