Analisis Kelembagaan DPMPTSP Kota Batu Dalam Mendukung Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis OSS Melalui Inovasi Dan Koordinasi Antar Instansi

Arryeva Elleina Izra Putri (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)
Ghifa Pradipta Pahlawan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)
Helsa Venta Eldiska (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)
Muhammad Ahsanudin Rofiq (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)
Na Chuwa Qurrota A’Yuni (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)
Tino Bagus Ferdianto (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia)

SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Reformasi birokrasi dan transformasi digital mendorong lahirnya OSS sebagai instrumen penyederhanaan perizinan terintegrasi. Di tingkat daerah, DPMPTSP berperan strategis sebagai ujung tombak pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini menganalisis kelembagaan DPMPTSP Kota Batu dalam mendukung perizinan berbasis OSS, mendeskripsikan inovasi layanan, dan mengidentifikasi pola koordinasi antarinstansi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis mengacu pada teori kelembagaan Douglass C. North dan kerangka tiga pilar institusi W. Richard Scott: regulatif, normatif, dan kognitif-kultural. Hasil menunjukkan DPMPTSP Kota Batu memiliki fondasi regulatif kuat; jenis izin disederhanakan dari 132 menjadi 62 pasca penerapan OSS-RBA. Dari sisi inovasi, DPMPTSP menghadirkan program MAMPIR BOSS (Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu Online Single Submission) sebagai layanan keliling yang menjangkau 19 desa dan 5 kelurahan, serta SIPPOIN sebagai sistem informasi potensi investasi Kota Batu. Dalam aspek koordinasi, DPMPTSP berperan sebagai pintu masuk administratif yang bekerja kolaboratif dengan dinas teknis terkait seperti DPUPRPKP dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun hambatan utama terdapat pada pilar kognitif-kultural, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi. Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas OSS di Kota Batu tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknis, melainkan ditentukan oleh kemampuan DPMPTSP mengelola regulasi, mendorong inovasi layanan, dan mempererat koordinasi lintas sektor dalam ekosistem tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.