<![CDATA[Kebijakan mandatori hilirisasi industri pertambangan di Indonesia berimplikasi pada masuknya Penanaman Modal Asing(PMA) secara masif. Fenomena ini memicu benturan paradigma antara aliran hukum positivisme investasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi makro dengan doktrin Kedaulatan Ekonomi Pancasila yang dijangkar oleh Pasal 33 UUD 1945. Penelitian hukum normatif- dengan pendekatan ekonomi-politik hukum(political economy of law) ini bertujuan untuk mendekonstruksi secara yuridis bagaimana arus PMA sektor hilirisasi mengikis kontrol negara (state control) atas sumber daya alam strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum investasi kontemporer, seperti UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, cenderung memfasilitasi dominasi kapital transnasional. Hal ini terlihat melalui 3 bentuk dekonstruksi kedaulatan: (1) kelumpuhan pelaksanaan klausul Transfer of Technology akibat lemahnya daya paksa regulasi, (2) marjinalisasi tenaga kerja domestik melalui eksploitasi izin Tenaga Kerja Asing(TKA) pada pos teknis-manajerial, dan (3) erosi kemandirian fiskal akibat rezim tax holiday yang eksesif. Kajian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum yang lebih substamtif terhadap investasi nasional melalui penguatan Hak Menguasai Negara(HMN) yang substantif, pembatasan kuota TKA berbasis kompetensi secara rigid, serta pelembagaan skema divestasi saham mayoritas 51% kepada entitas negara sejak awal kontrak komersil guna mengembalikan khittah ekonomi Pancasila.]]>
Copyrights © 2026
