Sejarah Kerajaan Amanuban di Bawah Kepemimpinan Raja Kusa Nope Tahun 1950-1958

Vento Ketman Alian Taneo (Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia)
Malkisedek Taneo (Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia)
Sarlota Naema Sipa (Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia)

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
Vol. 4 No. 5 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2026

Penelitian ini menganalisis sejarah Kerajaan Amanuban di bawah kepemimpinan Raja Kusa Nope pada periode 1950-1958, sebuah era transisi krusial dari sistem kolonial menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Fokus utama penelitian adalah (1) latar belakang pengangkatan Kusa Nope sebagai raja, dan (2) strateginya dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan tradisional di tengah tekanan modernisasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Pina Ope Nope (46 tahun, cucu istri kedua Raja Pae Nope) dan Gerson Lobis Nope (59 tahun, anak dari istri ketiga Raja Kusa Nope dari marga Nitbani) pada Mei 2026, serta observasi lapangan di situs-situs historis Niki-Niki dan Tunbes. Sumber sekunder mencakup naskah akademik Hans Hägerdal (2025), Algemeine Memorie oleh J. Venema (1916), silsilah tak diterbitkan oleh P.G. Spillett (1999), catatan kolonial L.J. van Dijk (1925 & 1934), serta dokumen silsilah "AMANUBAN" dari keluarga kerajaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kusa Nope diangkat sebagai pemangku raja (Kartikel kedua) pada tanggal 14 Juli 1949 menggantikan saudara tirinya, Paulus Nope, yang sakit. Ia lahir pada tahun 1922 dan wafat pada tahun 1979 (menurut sumber lisan 27 Februari 1980), dimakamkan di Niki-Niki. Ia memiliki tiga istri dan tiga sonaf (istana): Sonaf Sonbesi, Sonaf Ayo di Niki-Niki, dan Sonaf Tae Hue di Soe. Latar belakang pendidikannya di Makassar (program khusus bangsawan oleh Belanda) menjadi modal penting bagi strategi "Adaptasi Diplomatis Elit Tradisional" yang ia kembangkan. Strategi ini meliputi: (1) adaptasi struktural dengan menerima status Kepala Daerah Swapraja (KDS), (2) pemanfaatan pendidikan modern untuk legitimasi rasional, (3) pembangunan jejaring politik nasional hingga anggota Konstituante (1955), dan (4) penghibahan tanah kerajaan kepada pemerintah untuk integrasi administrasi modern. Kesimpulannya, Kusa Nope berhasil melakukan transformasi kepemimpinan dengan mengkombinasikan tiga bentuk otoritas (tradisional, kharismatik, dan legal-rasional), sehingga mampu mempertahankan pengaruh kerajaan hingga penghapusan sistem swapraja pada tahun 1962.