<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen kebijakan publik berbasis etika dan karakter kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era demokrasi modern. Kebijakan publik yang efektif tidak hanya memerlukan kompetensi teknis birokrasi, tetapi juga fondasi etika yang kuat serta internalisasi nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang bersumber dari Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis konten terhadap berbagai regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara penerapan etika dalam manajemen kebijakan publik dengan penguatan karakter kewarganegaraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi publik merupakan empat pilar utama dalam manajemen kebijakan publik berbasis etika yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan manajemen kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi, terbukti mampu memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kajian ini juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks perguruan tinggi, berperan strategis dalam mempersiapkan generasi calon pemimpin dan birokrat yang beretika. Simpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antara reformasi birokrasi, penguatan etika pelayan publik, dan pendidikan karakter kewarganegaraan sebagai paket kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2025
