<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kepastian hukum pengalihan hak atas tanah melalui mekanisme lelang bagi pembeli beritikad baik dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sekaligus merumuskan parameter hukum itikad baik yang bersifat operasional sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diperkuat oleh lima belas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif secara teoritik telah menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang, terdapat paradoks serius dalam praktik peradilan berupa pembatalan hasil lelang yang prosedural atas dasar cacat substantif, yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat parameter operasional itikad baik dalam transaksi lelang yang bersifat kumulatif, yakni keabsahan prosedural lelang oleh lembaga negara berwenang, pelaksanaan due diligence objektif atas status hukum objek, ketiadaan pengetahuan atau kepatutan untuk mengetahui cacat hukum pada objek, serta kemandirian pembeli sebagai pihak ketiga yang bebas dari kepentingan tersembunyi. Simpulan utama penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara UUHT, PMK 213/2020, dan PP 18/2021, penerbitan regulasi Mahkamah Agung yang mengikat secara substantif mengenai perlindungan pemenang lelang, serta penguatan kewenangan eksekutorial KPKNL pascalelang, agar kepastian hukum formal dapat benar-benar bertransformasi menjadi perlindungan substantif bagi pembeli beritikad baik]]>
Copyrights © 2026
