<![CDATA[Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab disfungsi kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif teori aktor dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aktor negara dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya sistem pengawasan distribusi, serta adanya distorsi kepentingan dari aktor pasar menjadi faktor utama yang menyebabkan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan data penerima subsidi yang akurat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada kolaborasi antar-aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Selain itu, digitalisasi data penerima subsidi serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg sehingga lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.]]>
Copyrights © 2026
