Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Journal of Innovative and Creativity
Afni Wulandari
Universitas Negeri Padang
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pespektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kajian Literatur Afni Wulandari; Siti Fatimah; Azmi Fitrisia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.367

Abstract

Efisiensi anggaran pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Namun, upaya mencapai efisiensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi juga memerlukan landasan pemikiran ilmiah yang sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran pemerintah daerah melalui perspektif filsafat ilmu dengan meninjau tiga dimensi utama: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelaah konsep filosofis dan relevansinya terhadap praktik penganggaran daerah. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila proses kebijakan didasarkan pada pengetahuan yang valid (epistemologis), memahami hakikat kebutuhan publik secara objektif (ontologis), dan berorientasi pada nilai kemaslahatan serta keadilan sosial (aksiologis). Implikasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi filosofis dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan kebijakan yang lebih rasional, bernilai, dan efektif bagi masyarakat.
Analisis Yuridis Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Padang Panjang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Afni Wulandari; Aldri Frinaldi; Roberia Roberia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas, kewenangan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan administratif penghentian TPP oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Kebijakan penghentian TPP merupakan tindakan administrasi yang berdampak langsung pada hak kepegawaian dan tata kelola organisasi, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang kepegawaian, peraturan tentang TPP, keputusan kepala daerah, literatur Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian dan tindakan administratif pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghentian TPP merupakan bagian dari kewenangan atributif pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi unsur legalitas formal, prosedural, dan material. Berdasarkan analisis literatur, masih ditemukan potensi permasalahan administratif apabila penghentian TPP dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa sosialisasi yang memadai, atau tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.
Masa Depan Administrasi Negara di Era Artificial Intelligence Afni Wulandari; Afrika Khaidir; Fachri Adnan
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12200

Abstract

Penelitian ini membahas masa depan administrasi negara di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin berperan dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern. AI tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai elemen yang memengaruhi struktur, proses, dan rasionalitas birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur ilmiah, laporan kebijakan, dan kajian akademik terkait integrasi AI dalam administrasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi AI mendorong pergeseran paradigma dari birokrasi berbasis hierarki dan prosedur menuju tata kelola berbasis data dan algoritma. Transformasi ini terlihat jelas dalam pelayanan publik digital, pengambilan keputusan berbasis analitik, serta peningkatan efisiensi administrasi negara. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan signifikan, seperti isu transparansi algoritmik, akuntabilitas keputusan, bias sistem, serta kesenjangan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa depan administrasi negara tidak mengarah pada otomatisasi penuh, melainkan pada model tata kelola hibrida yang mengintegrasikan kecerdasan manusia dan mesin.
Disfungsi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia: Analisis Aktor Kebijakan dalam Ketidaktepatan Sasaran dan Upaya Reorientasi Pro-Rakyat Afni Wulandari; Nora Eka Putri; Lince Magriasti; Yulhendri Yulhendri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.429

Abstract

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab disfungsi kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif teori aktor dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aktor negara dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya sistem pengawasan distribusi, serta adanya distorsi kepentingan dari aktor pasar menjadi faktor utama yang menyebabkan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan data penerima subsidi yang akurat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada kolaborasi antar-aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Selain itu, digitalisasi data penerima subsidi serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg sehingga lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Co-Authors Afrika Khaidir Aldri Frinaldi Fachri Adnan Fitrisia, Azmi Lince Magriasti Nora Eka Putri Roberia Roberia Siti Fatimah Yulhendri Yulhendri