<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi hak pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II B SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum empiris, yang meliputi pendekatan hukum, studi kasus, dan investigasi konseptual melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa hak remisi diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dilakukan melalui penilaian oleh Tim Observasi Pemasyarakatan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Meskipun demikian, dua tantangan utama telah dicatat: kekurangan sumber daya manusia terampil dan infrastruktur yang tidak memadai, termasuk sistem manual untuk pengelolaan data dan alat komunikasi yang tidak memadai. Singkatnya, peningkatan kemampuan staf, digitalisasi proses administrasi, dan penyediaan pendidikan hak bagi narapidana sangat penting untuk mencapai praktik remisi yang efisien, transparan, dan adil.]]>
Copyrights © 2026
