<![CDATA[Harta waris merupakan salah satu instrument distribusi dalam Islam yang mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu multidimensional permasalahan dalam kehidupan barbangsa dan bernegara. Konsep distribusi harta waris bagi orang Islam terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997. Bagi masyarakat yang non Islam berdasarkan konsep Kitab Undang-Undang Perdata dan aturan adat. keberagaman konsep distribusi harta waris di Indonesia tidak terlepas dari sifat kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan yang diyakini oleh kelompok masyarakat. Sehingga selama ini, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa distribusi harta waris dalam rangka mengaplikasikan konstitusi-konstitusi yang berlaku di atas adalah Peradilan Agama, serta Organisasi keIslaman diantaranya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Varian lembaga-lembaga tersebut menjadi fenomena yang menarik di Indonesia dalam distribusi harta waris. Sehingga supaya potensi harta waris terlokasir secara tepat, baik untuk mencegah konflik individu dalam keluarga, penimbunan harta (idle wealth), meminimalisisr kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Maka melalui metode PAR (participation action research) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud memotret maupun menganalisa serta menawarkan solusi role model strategis bagi Pemerintah dalam menyelesaikan dan mengefektifkan distribusi harta waris di Indonesia, dengan berdasar persoalan yang dihadapi oleh Peradilan Agama, dan Ormas (Muhammadiyah dan NU) dalam melakukan pendistribusian harta waris. Serta mendayagunakanpenghimpunan dana umat yang berasal dari pewaris kalalah (tidak ada ahli waris) di samping dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.]]>
Copyrights © 2016
