<![CDATA[Pengembang perumahan bersubsidi seharusnya berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengembang justru melakukan wanprestasi, seperti menarik pungutan biaya tambahan secara sepihak dan menyerahkan rumah dalam kondisi cacat.Penelitian ini mengkaji akibat hukum wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pre-project selling sering kali menimbulkan permasalahan hukum akibat wanprestasi pengembang. Tindakan sepihak dalam mengubah kewajiban yang telah disepakati jelas merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Meskipun terdapat instrumen perlindungan hukum, kenyataannya wanprestasi tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi antara pengembang dan konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Namun, beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PN.Amb, menunjukkan bahwa konsumen memiliki peluang untuk memenangkan gugatan apabila mampu membuktikan kesalahan pengembang berdasarkan konsep product liability]]>
Copyrights © 2025
