Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH NON-ANGGOTA TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM OPEN-LOOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Bagus Rizki Abdussalam; Irawati Irawati; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49830

Maraknya kasus mengenai penggelapan dana nasabah koperasi oleh pengurus koperasi simpan pinjam menimbulkan suatu persoalan baru. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga UU tersebut sudah tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam mengawasi proses bisnis koperasi. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah UU P2SK sudah secara menyeluruh menjamin perlindungan hukum bagi nasabah non-anggota koperasi open-loop. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah UU P2SK belum mengatur mekanisme dalam melindungi nasabah dari risiko wanprestasi gagal bayar oleh koperasi secara menyeluruh dan belum memberikan mekanisme penjaminan simpanan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS UPAYA PENANGKAPAN PAKSA DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 Nadianne Indra Maulida Azzahra; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49392

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan mendasar pada konsep kekuatan eksekutorial dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan ini diatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan pihak debitur enggan secara sukareka menyerahkan objek jaminannya kepada debitur, maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dibentuk untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam upaya eksekusi jaminan fidusia. Namun, dengan adanya upaya penangkapan paksa dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menjadi bukti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur masih belum berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, telah terjadi berbagai bentuk penyimpangan pada prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 oleh pihak kreditur dan aparat kepolisian. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif yang ditinjau bedasarkan asas kebebasan berkontrak dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum. Adapun upaya represif dengan mediasi dan penyelesaian akhir secara litigasi melalui permohonan gugatan pada pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF

TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS Juwita Lasari; Yuli Prasetyo Adhi; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51565

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan force majeure yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara virtual. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara virtual. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara virtual masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris virtual agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK ATAS KETIDAKSESUAIAN JENIS KENDARAAN PADA LAYANAN GORIDE COMFORT KEPADA PENGGUNA LAYANAN Irfan Nur Rohman; Yuli Prasetyo Adhi; Mas'ut Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51134

GoRide Comfort merupakan layanan dari Gojek yang menjanjikan kenyamanan lebih dengan spesifikasi kendaraan bermotor minimal 150cc. Namun di lapangan sering terjadi ketidaksesuaian kendaraan yang digunakan driver, konsumen pun dirugikan karena tidak mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab perdata PT GoTo sebagai penyedia platform dan bentuk ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan mengkaji bahan hukum dengan variabel penelitian. Hasil penelitian ini meskipun status dari driver adalah mitra independen, Gojek bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUH Perdata karena memiliki kendali atas sistem dan pengawasan aplikasi. Ketidaksesuaian kendaraan tersebut melanggar Pasal 8 UUPK tentang kewajiban pemenuhan janji iklan oleh produsen jasa. Kemudian berdasarkan Pasal 19 UUPK, Gojek berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan nilai kerugian yang diderita. Penelitian menegaskan Gojek bertanggung jawab atas kesalahan mitra drivernya.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN KONTRASEPSI DI RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG Azalea Anggita Zahra; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51418

Informed consent merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pasien, terutama dalam layanan kontrasepsi seperti pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi atau prosedur kontrasepsi permanen (MOW/MOP). Idealnya, persetujuan ini didahului perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien. Namun, implementasinya seringkali belum optimal akibat kurangnya pemahaman pasien atau informasi yang tidak lengkap dari tenaga kesehatan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam informed consent di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang serta perlindungan hukum pasien. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk mengkaji praktik di lapangan melalui wawancara dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi dan studi kepustakaan (literature research). Hasil menunjukkan bahwa prosedur informed consent telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun kendala tetap ada, terutama terkait pemahaman pasien tentang hak, risiko, dan manfaat tindakan medis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi pasien dan tenaga medis guna memastikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam layanan kontrasepsi

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PPJB: STUDI PUTUSAN 210/PDT.G/2023/PN.AMB. An nas Suastika Velia; Yuli Prasetyo Adhi; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49485

Pengembang perumahan bersubsidi seharusnya berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengembang justru melakukan wanprestasi, seperti menarik pungutan biaya tambahan secara sepihak dan menyerahkan rumah dalam kondisi cacat.Penelitian ini mengkaji akibat hukum wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pre-project selling sering kali menimbulkan permasalahan hukum akibat wanprestasi pengembang. Tindakan sepihak dalam mengubah kewajiban yang telah disepakati jelas merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Meskipun terdapat instrumen perlindungan hukum, kenyataannya wanprestasi tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi antara pengembang dan konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Namun, beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PN.Amb, menunjukkan bahwa konsumen memiliki peluang untuk memenangkan gugatan apabila mampu membuktikan kesalahan pengembang berdasarkan konsep product liability

ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN APLIKASI ACCESS BY KAI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN Arifah Nur Wardah; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51802

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui Aplikasi Access by KAI, sering mengalami masalah kegagalan konfirmasi pembayaran yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi pembelian tiket kereta dan pertanggungjawaban PT KAI sebagai PPMSE. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak PT KAI dan konsumen, serta studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan bisnisnya. Namun penerapan SOP tersebut masih belum efektif karena terdapat kesenjangan antara SOP dengan realitasnya. Salah satunya adalah kegagalan konfirmasi pembayaran oleh sistem Aplikasi. Kemudian adanya klausula baku dalam kontrak elektronik Aplikasi ditemukan memuat klausula eksonerasi secara normatif otomatis batal demi hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, kontrak ini tetap sah berdasarkan PP PMSE karena memenuhi ketentuan yang berlaku. Terakhir, Aplikasi juga memiliki Layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme pengembalian dana dengan pembatasan pada sebab-sebab tertentu, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam PP PMSE. Namun tidak memiliki ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tetap tunduk pada ketentuan PP PMSE. Dalam hal ini, PT KAI perlu meningkatkan sistem keamanan dan keandalan aplikasi, serta memperbaiki layanan pengaduan dan mekanisme pengembalian dana untuk melindungi konsumen dan memastikan kepastian hukum

KAJIAN LEGALITAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SATUAN UNIT APARTEMEN YANG DIIKAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Rahma Laila Azzahra; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49934

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit makin marak ditemukan. PPJB merupakan perjanjian yang muncul akibat indenpendensi luas dalam KUH Perdata yang tidak membuat beralihnya hak kepemilikan dari developer kepada konsumen sehingga PPJB sebagai jaminan kredit tentu menyalahi ketentuan syarat jaminan dalam KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum adanya perjanjian kredit dengan jaminan PPJB serta perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan PPJB. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal dengan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis data menggunakan teori dari B. Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan PPJB membuat kreditur tidak memiliki hak preferensi atas jaminan tersebut dan debitur akan kehilangan haknya secara keseluruhan apabila wanprestasi, sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilakukan melalui pembuatan pasal mengenai buy-back guarantee, penjualan bawah tangan, lelang, dan gugatan perdata ke pengadilan

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search