Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Rahandy Rizki Prananda
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI KOMPOSER PADUAN SUARA DARI PENGGUNAAN PARITUR SECARA ILEGAL DALAM PLATFORM DIGITAL: STUDI KOMPARASI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN JERMAN Yosafat Nehemia Simamora; Bagus Rahmanda; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54474

Abstract

Digitalisasi meningkatkan kerentanan partitur paduan suara terhadap penggunaan ilegal pada platform seperti Scribd dan TikTok. Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi melalui pengunggahan partitur komposer ke platform digital yang dapat diakses publik tanpa izin. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak ekonomi komposer atas penggunaan partitur secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Urheberrechtsgesetz (UrhG) 2021 Jerman. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan komparasi hukum, penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum melindungi hak ekonomi komposer, namun UrhG 2021 memberikan penjelasan dan perlindungan yang lebih komprehensif. Penerapan Digital Rights Management (DRM) dinilai dapat menjadi langkah efektif mencegah penyebaran tidak sah. Mekanisme penegakan keduanya berbeda, diantaranya Indonesia hanya menganut delik aduan, sedangkan Jerman mengenal delik aduan dan ex officio. Mekanisme ex officio memberikan perlindungan lebih karena memungkinkan tindakan tanpa pengaduan ketika pelanggaran berdampak pada kepentingan publik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PEMBERI PINJAMAN (STUDI KASUS: FINDAYA) Agis Maula Rahmah; Ery Agus Priyono; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51872

Abstract

GoPay Pinjam merupakan salah satu platform resmi yang memberikan layanan pendanaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui PT Mapan Global Reksa (Findaya) sebagai Penyelenggara dengan mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi kepada pemberi pinjaman melalui syarat dan ketentuan serta informasi umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan pada platform GoPay Pinjam ditinjau dari syarat sah perjanjian serta untuk mengetahui pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan layanan Peer to Peer Lending yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman atas pencantuman klausula eksonerasi. Metode penelitian ini adalah doktrinal, yang dispesifikan lagi pada penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal, selain itu, pencantuman klausula eksonerasi belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eknorasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform bertentangan dengan Undang-Undang sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PPJB: STUDI PUTUSAN 210/PDT.G/2023/PN.AMB. An nas Suastika Velia; Yuli Prasetyo Adhi; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49485

Abstract

Pengembang perumahan bersubsidi seharusnya berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengembang justru melakukan wanprestasi, seperti menarik pungutan biaya tambahan secara sepihak dan menyerahkan rumah dalam kondisi cacat.Penelitian ini mengkaji akibat hukum wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pre-project selling sering kali menimbulkan permasalahan hukum akibat wanprestasi pengembang. Tindakan sepihak dalam mengubah kewajiban yang telah disepakati jelas merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Meskipun terdapat instrumen perlindungan hukum, kenyataannya wanprestasi tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi antara pengembang dan konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Namun, beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PN.Amb, menunjukkan bahwa konsumen memiliki peluang untuk memenangkan gugatan apabila mampu membuktikan kesalahan pengembang berdasarkan konsep product liability
Co-Authors Agis Maula Rahmah An nas Suastika Velia Bagus Rahmanda Ery Agus Priyono Yosafat Nehemia Simamora Yuli Prasetyo Adhi