<![CDATA[Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan atas hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal, termasuk obat-obatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, implementasinya pada sektor farmasi masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks peredaran produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan label halal pada produk obat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi konsumen Muslim, serta menciptakan ketimpangan kompetisi di antara pelaku usaha. UU JPH, UU Perlindungan Konsumen dan Pepres 3/2023 telah memberikan dasar hukum preventif dan represif melalui sanksi administratif, pidana, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata. Namun demikian, pengawasan yang lemah, ketidakharmonisan regulasi, dan beban administratif menjadi hambatan signifikan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha belum optimal. Diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur sertifikasi, dan penguatan pengawasan terpadu untuk menjamin hak konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan berintegritas di sektor farmasi.Abstract: The state's obligation to guarantee freedom of religion as stipulated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution is the basis for protecting the right of Muslims to consume halal products, including medicines. Although Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has established the obligation to obtain halal certification, its implementation in the pharmaceutical sector remains weak. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and business actors in the context of the circulation of medicinal products that are not halal-certified. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the absence of halal labels on drug products causes both material and immaterial losses for Muslim consumers, as well as creating inequality of competition among business actors. The JPH Law, the Consumer Protection Law, and Presidential Decree 3/2023 have provided a legal basis for preventive and repressive measures through administrative and criminal sanctions, as well as the right to file civil lawsuits. However, weak supervision, regulatory disharmony, and administrative burdens are significant obstacles. In conclusion, legal protection for consumers and business actors has not been optimal. It is necessary to harmonize regulations, simplify certification procedures, and strengthen integrated supervision to ensure consumer rights while creating a fair, integrity-driven business climate in the pharmaceutical sector.]]>
Copyrights © 2026
