<![CDATA[Pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menuntut peran aktif seluruh institusi, termasuk perpustakaan sebagai penyedia akses informasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 10 (Pengurangan Kesenjangan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi yang dianalisis secara triangulatif guna menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusi sosial telah diimplementasikan secara terencana melalui transformasi peran perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kompetensi pustakawan, penyediaan layanan berbasis kebutuhan, serta pelaksanaan berbagai program literasi dan pelibatan masyarakat. Implementasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses informasi, perubahan persepsi masyarakat terhadap perpustakaan, serta penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, ketimpangan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, fasilitas ramah disabilitas yang belum memadai, keterbatasan teknologi pendukung, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan inklusi sosial perpustakaan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, namun memerlukan penguatan dukungan struktural, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
