GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR LARANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Maulidya Eka Putri Giyanti (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)
Josi Puteri Nariswari (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)
Belgis Syahrani (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)
Mohammad Ali (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)



Article Info

Publish Date
03 Jul 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan pasar dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan instansi terkait serta para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Larangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, komunikasi dan sosialisasi yang belum merata, serta faktor ekonomi yang mendorong pedagang tetap berjualan di area terlarang. Selain itu, pendekatan persuasif yang diterapkan aparat pelaksana belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi pelaksana, peningkatan sumber daya, optimalisasi sosialisasi kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi secara rutin agar implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

description

Publisher

Subject

Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. ...