<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hermeneutika hukum sebagai metode penafsiran teks hukum dan penemuan hukum (rechtsvinding). Fokus kajian diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses dan metode kerja hermeneutika hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasi penerapannya sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan filosofis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan teori hermeneutika dan praktik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika hukum merupakan metode penafsiran yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual suatu norma, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, budaya, dan tujuan pembentukan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, hermeneutika menegaskan bahwa proses penafsiran tidak pernah sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan horizon pemahaman penafsir. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap suatu aturan hukum bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan hermeneutika hukum berpotensi menghasilkan putusan yang lebih adil, kontekstual, dan argumentatif karena hakim tidak hanya berpegang pada bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan hermeneutika tanpa pedoman metodologis yang jelas dapat menimbulkan inkonsistensi penafsiran dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hermeneutika hukum memiliki peran penting dalam menjembatani kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern secara berkelanjutan dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2026
