<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan penyelesaian laporan pertanahan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposive sampling, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan, dari 11 laporan pada tahun 2020 menjadi 251 laporan pada tahun 2024. Tingkat penyelesaian kasus mencapai 95% dari total laporan yang masuk. Faktor-faktor pendukung utama meliputi kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.]]>
Copyrights © 2026
