Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal DIskresi
Johannes Johny Koynja, Johannes Johny
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Tingkat Kesadaran Pembayaran Pajak (Studi Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) Rusnan, Rusnan; Koynja, Johannes Johny; Sarkawi, Sarkawi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.156

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia, karena sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Koynja, Johannes Johny; Rusnan, Rusnan; Saleh, M.; Sukmana, Iskandar
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.164

Abstract

Penelitian ini fokus pada eksistensi dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf a menegaskan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan membahas Perdes. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan landasan, peraturan tersebut tidak merinci teknik pembentukannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan keahlian di kalangan penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang pembentukan Perdes sesuai hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan “Penyuluhan Hukum” terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Perdes terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha Homestay di Desa Kuta, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada aparat pemerintahan desa dan pelaku usaha Homestay. Melalui metode penyuluhan hukum yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif, Peneliti berupaya meningkatkan pemahaman tentang teknik perancangan Perdes dan kewenangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, diharapkan pemahaman hukum dan harmonisasi kebijakan dapat terjaga, mendukung pengembangan pariwisata, dan mengurangi beban pajak yang tidak proporsional bagi pelaku usaha Homestay di Desa Kuta.
Position of a Single Judge in a Small Claim Court: Role and Responsibilities Flora, Henny Saida; Adiasih, Ning; Lumban Gaol, Selamat; Mustikarini, Indriyana Dwi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.903

Abstract

In the context of litigation, a simple lawsuit is one that has no legal recourse. It is an objection that is heard by judges who are senior in the field. This type of lawsuit is convenient for the community at large, encompassing companies, People's banks, and other banks whose proof is simple. The data collection methods employed in this research are observation, interview, and documentation. The subject of this research is the application of a straightforward lawsuit in the Jakarta District Court, specifically, the types of cases that may be resolved by such a suit. This is a qualitative study employing an empirical juridical approach, employing a descriptive methodology. This research provides a conclusion that a simple lawsuit based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 represents a significant advancement over Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. However, it was subsequently amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The value of the lawsuit is set at IDR 500,000,000.00, with a case subscription period of 25 days. The categories of this simple lawsuit are default (breach of promise) and tort, with the exception of those concerning land issues. The application of this simple lawsuit at the Pekanbaru District Court is commendable, although a few obstacles remain. However, these do not impede the resolution of existing cases. With regard to the obstacles for judges in this simple lawsuit, namely the District Court, it is necessary to implement a more extensive socialization program to educate the public about this simple lawsuit. This will help to prevent any errors when filing a case resolved through a simple lawsuit.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah) Suryanata, Lalu Aang; Rusnan, Rusnan; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3526

Abstract

This study points out main duties of village representative boards in Pujut Sub-District and identifies factors hampering good governance principles from being implemented in village governance. This is an empirical study with statutory, conceptual, sociological, and comparative approaches. The study was conducted in Mertak, Kuta, and Sukadana Villages. Results of this study show that main duties of village representative board according to Article 55 of the Law No. 6 of 2014 of Village are, firstly, discussing and establishing village regulation along with the head of village. Secondly, accommodating and conveying village community’s aspirations. Lastly, supervising head of village performance. In addition, there are differences in perspectives and approaches of those three villages in putting good governance principles into practice. According to this study, village representative boards of the three villages are highly likely to have made efforts in implementing the good governance principles respectively. Despite both participation and accountability principles are still inadequately implemented in Mertak and Sukadana villages. Whereas in Kuta Village, the overall principles’ implementation is relatively satisfactory in all three the Village Representative Board’s main duties. In addition, factors hampering village representative boards from implementing good governance principles are, inadequate human resource quality, the absence of Supervision Committee, and the lack of facilities for the board members.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Rusnan, Rusnan; Sarkawi, Sarkawi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3725

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Koynja, Johannes Johny; Rusnan; Sukmana, Iskandar; Amalia, Riski Ari
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
Revolusi Teknologi dan Tantangan Hukum: Perspektif Privasi dan Keamanan Data dalam Era Internet of Things (IoT) Sembiring, Tamaulina Br.; Koynja, Johannes Johny; Maharaja, Tegen; Febryani, Evy; Marsal, Irsyaf
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2202

Abstract

Revolusi teknologi yang disaksikan dalam era Internet of Things (IoT) telah menghadirkan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat IoT juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. Artikel ini mengeksplorasi dampak revolusi teknologi dalam konteks hukum, dengan fokus pada isu-isu privasi dan keamanan data dalam lingkungan IoT. Dalam artikel ini, kami melakukan tinjauan mendalam tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan IoT dan dampaknya terhadap privasi individu serta keamanan data. Kami menyajikan hasil penelitian terbaru yang mengungkapkan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam mengatasi isu privasi dan keamanan data dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Kami juga membahas inisiatif kebijakan dan regulasi yang telah diadopsi oleh beberapa yurisdiksi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kami menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data dalam era IoT yang terus berkembang, serta implikasinya terhadap pemegang kepentingan seperti konsumen, produsen perangkat IoT, dan penyedia layanan. Artikel ini mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan IoT.
Co-Authors Adiasih, Ning Amalia, Riski Ari Febryani, Evy Henny Saida Flora Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Lumban Gaol, Selamat M. Saleh Maharaja, Tegen Marsal, Irsyaf Rusnan Rusnan, Rusnan Sarkawi, Sarkawi Sembiring, Tamaulina Br. Sukmana, Iskandar Suryanata, Lalu Aang