jurnal niara
Vol. 18 No. 3 (2026): Januari

Kesepakatan Indonesia Dengan Malaysia Dalam Penetapan Perbatasan Laut Sulawesi Tahun 2023

Rafika Abelya (Universitas Riau)
M. Saeri (Universitas Riau)
Yessi Olivia (Universitas Riau)



Article Info

Publish Date
31 Jan 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses panjang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tercapainya kesepakatan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Isu ini telah berlangsung sejak masa kolonial dan menjadi konflik berkelanjutan karena tumpang tindih klaim di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Selama 18 tahun kedua negara menempuh proses negosiasi yang panjang dan kompleks. Hingga akhirnya kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2023 tepatnya pada 8 Juni yang tandatangani di Putrajaya oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perjanjian ini mengakhiri proses negosiasi selama 18 tahun tersebut dan menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara. Maka dari itu penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa Indonesia dan Malaysia baru menyepakati penepetan perbatasan Laut Sulawesi pada tahun 2023. Penelitian ini mengunakan teori diplomasi dari G.R Berridge dan dibantu lebih spesifik lagi dari teori Olena Banchuk-Petrosova yang membahas mengenai proses diplomasi sebagai upaya penyelesaian dari isu sengketa wilayah internasional secara damai. Indonesia dan Malaysia menerapkan bentuk soft diplomasi untuk menghindari eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kesepakatan tahun 2023 merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat dan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai di wilayah tersebut yaitu kepentingan ekonomi.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...