<![CDATA[Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik]]>
Copyrights © 2026
