Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan
Rachmad Indrawan Sidiq
Universitas Mulawarman
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Abstract

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik
ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Abstract

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik
Co-Authors Herdiansyah Hamzah Poppilea Erwinta