Garuda - Garba Rujukan Digital

Law Journal Pentingnya Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr Tiur Vila Delvia Limbong; Rini Apriyani; Poppilea Erwinta
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3514

Latar Belakang: Penelitian ini membahas isu utama yaitu pentingnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pada tahun 2016, lalu melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023. Metode Penelitian: Posisi Penelitian ini adalah menganalisis dari regulasi mengenai penjatuhan hukuman bagi terdakwa melalui pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif . Hasil Penelitian: Hal ini menjadi masalah dikarenakan hukuman yang di berikan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Kesimpulan: Tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan yang di kaji dari teori keadilan dan efek jera bagi pelaku. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perluasan dalam regulasi mengenai pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya sekali saja sehingga harus adanya perubahan peraturan mengenai hal ini.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Agustina Beti Rianes; Siti Kotijah; Poppilea Erwinta; Ine Ventyrina; Insan Tajali Nur
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.305

Lembaga Kepresidenan merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan serta problematika hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta problematika hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur dan kewenangan lembaga kepresidenan, serta memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai Lembaga Kepresidenan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Keseimbangan Hak Atas Informasi dan Privasi dalam Pengelolaan Data Pribadi Pejabat Publik Riska Tri Oktavianti; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16797

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai benturan kepentingan antara pemenuhan hak atas informasi publik dan perlindungan privasi dalam konteks pengelolaan data pribadi di Indonesia, serta mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang ideal agar transparansi tidak melanggar hak asasi individu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analistis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan (seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menilai sinkronisasi norma dan implikasi yuridis dari perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menentukan batasan yang jelas antara hak privasi dan kepentingan publik. Meskipun instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi telah tersedia, namun implementasinya sering kali menimbulkan tumpang tindih antara kewajiban transparansi publik dan hak atas privasi. Keseimbangan antara kedua hak ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan kepentingan umum, pengelolaan data pribadi harus tetap mengacu pada mekanisme klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka guna memastikan akuntabilitas tanpa mencederai hak privasi individu yang berlebihan.

Disparitas Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Fiktif Positif Navisa Dilla Agiska Navisa; Rosmini Rosmini; Poppilea Erwinta
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17678

Penelitian ini mengkaji disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa keputusan fiktif positif pasca perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan PTUN. SEMA Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 memperburuk situasi dengan menyatakan sengketa fiktif positif bukan kewenangan PTUN lagi, meskipun bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang penolakan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan PTUN Gorontalo, penelitian menemukan bahwa SEMA bersifat administratief bindend bagi panitera namun interpretatif supletif bagi hakim pemeriksaan yang tetap terikat UU Administrasi Pemerintahan sebagai lex specialis. Disparitas muncul karena hakim konservatif mengikuti SEMA sedangkan hakim progresif prioritaskan undang-undang, menciptakan ketidakpastian hukum sistemik yang melanggar teori Rechtssicherheit Gustav Radbruch dan hak akses peradilan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibat hukum bagi pemohon adalah judicial roulette regional di mana outcome gugatan tidak dapat diprediksi meskipun fakta hukum identik, melemahkan PTUN sebagai pengawas akhir administrasi negara. Solusi yang diusulkan meliputi pleno kamar TUN untuk menetapkan lima putusan model fiktif positif sebagai yurisprudensi berikat, penerbitan Peraturan Presiden pelaksana Pasal 175 UU Cipta Kerja paling lambat kuartal pertama 2026, dan sertifikasi kompetensi hakim PTUN oleh Komisi Yudisial dengan kurikulum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik

ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search