Rekonstruksi Pengembangan Polisi Siber Tingkat Kewilayahan Dalam Penguatan Penegakan Hukum Siber di Indonesia

Ninda Krisnawati Septarini Hulu (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Henry Aspan (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Fitri Rafianti (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Pesatnya eskalasi kejahatan siber di tingkat daerah tidak berbanding lurus dengan kapasitas operasional penegakan hukum di tingkat kewilayahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta merumuskan rekonstruksi pengembangan Polisi Siber di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) guna memperkuat penegakan hukum siber di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fragmentasi regulasi dan keterbatasan wewenang dalam struktur organisasi Polri saat ini yang menghambat efektivitas penanganan perkara siber di daerah. Rekonstruksi yang diusulkan meliputi penguatan basis legalitas melalui revisi Peraturan Kapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat kewilayahan dan sinkronisasi wewenang penyidikan berdasarkan UU ITE terbaru. Kesimpulannya, penguatan Polisi Siber di tingkat wilayah merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat di ruang digital.