<![CDATA[Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah perubahan tatanan global yang semakin multipolar. Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan independensi politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia bergabung dengan BRICS berdasarkan perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya kemaslahatan (maslahah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (at-ta'awun), dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun demikian, Indonesia perlu tetap menjaga prinsip bebas dan aktif agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik negara-negara besar. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Dauliyah dalam menganalisis keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan hubungan internasional dan ekonomi politik]]>
Copyrights © 2026
