<![CDATA[Peralihan hak atas tanah pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang ditetapkan agar memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Persoalan muncul ketika surat kuasa mutlak digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas tanah, karena ketentuan pertanahan membatasi penggunaan kuasa tersebut dalam perbuatan hukum pemindahan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada surat kuasa mutlak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis difokuskan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUH Perdata, serta Putusan Nomor 679/Pdt.G/2021/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa mutlak tidak dapat dijadikan dasar untuk menggantikan mekanisme peralihan hak atas tanah yang diwajibkan oleh hukum. Penerbitan sertipikat yang bersumber dari peralihan yang secara substansi menggunakan kuasa mutlak harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan materiil dan formil serta prosedur pendaftaran tanah. Penggunaan kuasa mutlak yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memindahkan hak dapat menimbulkan persoalan keabsahan terhadap perbuatan hukum dan sertipikat yang diterbitkan berdasarkan proses tersebut.]]>
Copyrights © 2026
