<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat akibat keberadaan berbagai sesar aktif dan tingginya konsentrasi penduduk, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapabilitas memadai dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas pemerintah dari Kusumasari yang mencakup enam dimensi, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan untuk implementasi yang efektif, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas kelembagaan, kebijakan, dan kepemimpinan berada pada kategori memadai, ditopang oleh kerangka regulasi yang komprehensif, mekanisme koordinasi yang terstruktur, serta responsivitas kepemimpinan yang adaptif. Adapun kapabilitas sumber daya manusia, keuangan, dan teknis berada pada kategori cukup memadai, dengan tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi teknis geospasial dan teknologi informasi, keterbatasan anggaran yang belum proporsional terhadap intensitas bencana, serta belum optimalnya integrasi data dan kesiapsiagaan masyarakat. Secara umum, kapabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2024–2025 berada pada kategori memadai, namun masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek kritis.]]>
Copyrights © 2026
