Articles
<![CDATA[PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.767 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11850
<![CDATA[Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkanaspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah KabupatenSumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Prosesperumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumedang, menjadi judul dari penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian inidilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, danForum Delegasi Musrenbang (FDM).Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapandalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahankebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBDKabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah danDPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusanhasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihatdari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuaidengan harapan dan kepentingan masyarakat.Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatupermasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harusmembuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat  meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedang]]>
<![CDATA[ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.386 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806
<![CDATA[Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama]]>
<![CDATA[Peranan Alat Navigasi Elektronik Berdampak Pada Keselamatan Pelayaran Diatas Kapal ]]>
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ Meteor STIP Marunda Vol 14 No 2 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIP Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36101/msm.v14i2.193
<![CDATA[Kapal niaga merupakan salah satu sarana moda transportasi laut yang sangat besar peranannya dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Salah satu faktor untuk menjaga kelancaran, keselamatan dan keamanan operasi moda transportasi yaitu keselamatan dalam bernavigasi. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan sistem informasi di bidang pelayaran telah menghadirkan Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) sebagai cara baru dalam bernavigasi di laut yang dapat membantu meningkatkan keselamatan dalam bernavigasi, sehingga para Navigator melakukan pengawasan bernavigasi yang lebih cermat, efektif dan tepat,yang awalmya mengunakan peta laut yang menggunakan kertas peta sekarang beralih kepada system tehnologi,menggunakan electronic chart display and information system(ECDIS). ECDIS harus selalu dalam keadaan up to date, sehingga dapat menyediakan informasi yang mampu membantu pengawasan navigasi ataupun dapat memberikan peringatan kepada Mualim jaga jika kapal akan memasuki daerah yang tidak boleh dilayari. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan para navigator yang memadai tentang alat navigasi yang akan dipakai nantinya, agar pencapaian faktor keselamatan saat bernavigasi dapat lebih optimal. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masih ada permasalahan dimana kapal yang telah dilengkapi dengan ECDIA tapi masih tinggi tingkat kecelakaan kapal disebabkan alat yang dipakai masih belum familier sehingga perlu penguasaan alat baru dengan baik dalam mengoperasikan ECDIS,untuk itu perlu pembelakan bagi navigator baik itu dari maker maupun perusahaan pelayaran terhadap para navigator yang menggunakan alat ini atau ECDIS. Tujuan penelitan ini adalah untuk melihat sejauh mana hubungan penggunaan alat navigasi terutama ECDIS digunakan diatas kapal, peneliti ingin mendapatkan bagaimana femilisasi bisa dilaksanakan diatas kapal dengan waktu terbatas, tapi pengenalan alat kepada navigator yang baru naik diatas kapal, bisa dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Fraud Hexagon Elements as a Determination of Fraudulent Financial Reporting in Financial Sector Services ]]>
<![CDATA[Maryani, Neni]]>;
<![CDATA[Natita, Rendi Kusuma]]>;
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>;
<![CDATA[Herawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i1.4136
<![CDATA[The goal of this study is to examine the impact of all fraud factors. Hexagon Model in order to detect fraudulent financial reporting which will form a fraudulent financial reporting based on the fraud hexagon elements. The test for determining the elements of the fraud hexagon that affect fraudulent finan-cial reporting will use the Wald Test and G Test, the likelihood ratio test using the stepwise regression and forward regression methods. Furthermore, the fea-sibility test model will be carried out. If the model formed does not pass the series of tests, there will be some improvements to the model to test the regres-sion specification error test (RESET). This is the strength of this study if we compare to previous studies. This Study shows that The Opportunity is viewed from the ineffectiveness of the supervisor, and the change of the chairman of the internal auditor influences fraudulent financial reporting. Other causes include financial target pressure, external pressure, and personal financial demands; Opportunity in terms of external auditor quality; Rationalization based on external auditor change and audit opinion; Capability that is seen from a change of directors; The amount of images of CEOs and CEO politicians demonstrates arrogance; and collusion which is reviewed from the amount of audit fee has no effect on Fraudulent Financial Reporting.]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN ASSESSMENT CENTER DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>;
<![CDATA[Nandang Alamsah Deliarnoor]]>;
<![CDATA[Herry Wibowo]]>;
<![CDATA[Rudiana Rudiana]]>
<![CDATA[ JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jipags.v1i1.1275
<![CDATA[Assessment Centre is one of methods which is use a series of test, to examine objectively someone’s capability in various government positions. One of the elements in government stakeholder which need attention to overcome the problem is the configuration of government officer. It consists of the arrangement of institutional governmental bureaucracy, systems and human capital development. In the arrangement of local government civil servant, City of Bandung has been developed Assessment Centre both in methodologically and physically. Following the result of this research, the development of Assessment Centre needed 3 – 5 years to be finished. From its early years, the Assessment Centre was supported by another institution which had been already using Assessment Centre such as Psychology Department in Indonesian Army (Dispiad) and Telkom. This support is no longer needed when the Assessment Centre itself is fully developed. Direct and Indirect preparation is needed to achieve the goals. It also needed support from surrounding ecosystems, such as legality, political will and awareness from participant.Keywords: Government Innovation, Assessment Centre, Competency]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PRODUK MAKANAN BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA CILEMBU SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Rudiana - Rudiana]]>;
<![CDATA[Jajang Sutisna]]>;
<![CDATA[Dian Fitriani Afifah]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sawala.v3i2.38537
<![CDATA[Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin pesat di Indonesia menjadikan usaha untuk membantu pengembangan UMKM perlu untuk dilakukan. UMKM merupakan suatu usaha kecil yang membantu perekonomian negara atau suatu daerah. Perkembangan perekonomian masyarakat pada suatu daerah dapat sangat tergantung pada potensi lokal yang dimiliki pada daerah tersebut. Salah satu UMKM yang sedang menjadi tren adalah UMKM di bidang pangan yang memproduksi berbagai olahan makanan dan minuman. Dalam pengembangan UMKM masih terdapat beberapa kendala seperti kecelakaan kerja yang dapat menurunkan kualitas produk, pasar penjualan terbatas dan tidak adanya kepemilikan izin edar. Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan secara hybrid dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan kewirausahaan pada UMKM di Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang mengenai penguatan pada aspek Digital Marketig, Penerapan K3 dan Pengajuan OSS-PIRT dan BPOM RI MD sebagai strategi perluasan pasar yang berguna untuk keberlangsungan pemasaran produk UMKM. Hasilnya diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami dan meningkatnya pengetahuan dalam memaksimalkan pemasaran. Kata kunci: Kewirausahaan, UMKM, Potensi Lokal]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia dan Turki ]]>
<![CDATA[Naufal Rizky Albarkah]]>;
<![CDATA[Wildzar Al Ghifari]]>;
<![CDATA[Rendy Ramadhan]]>;
<![CDATA[Rudiana Rudiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jap.v14i2.21613
<![CDATA[Indonesia and Turkey are countries that have the same system of government, namely a presidential system of government. Even though they are the same, Indonesia and Turkey have historical differences that have an impact on the implementation of their government systems, especially in terms of holding elections. This study aims to determine the comparison of the presidential election system between Indonesia and Turkey regarding the similarities and differences of the electoral system as well as the election winning strategy of each president in the two countries. This study uses two theories, namely the theory of presidential government systems according to Jimly Ashiddiqie and the comparative government theory put forward by Mariana, Yuningsih, and Paskarina. The method used in this research is normative legal research of a qualitative nature proposed by Johnny Ibrahim using statutory and comparative approaches. The results of this study indicate that presidential elections in Indonesia and Turkey are carried out directly and must be carried out by political parties with a term of office of five years with the minimum age requirement being 40 years and having a threshold, namely Turkey and Indonesia of 5% versus 20%. The strategy for winning presidential elections in the two countries has something in common, namely the existence of Islamic populism which has contributed greatly to winning votes in the presidential election.]]>
<![CDATA[COMMUNITY SECURITY AND ORDERS MANAGEMENT BY VILLAGE GOVERNMENT AND BHABINKAMTIBMAS ]]>
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>;
<![CDATA[Dharmawan, Ivan]]>;
<![CDATA[Nugraha, Ginanjar Diki]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.32549
<![CDATA[Security and order were social life's needs and would create a comfortable and harmonious environment. That condition would carry out their daily lives, which will implicate their community welfare. The government as an organizer and community were responsible for security and order. The public was demanded to be aware and participate in creating security and order. The Head of the village was responsible for coordination with 'Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat' – known as Bhabinkamtibmas – to make the environment's security and order within the village government. This study used the descriptive qualitative method which provides an overview of coordination between the village government and Bhabinkamtibmas. Primary and secondary data were used which were obtained through observation, interviews, literature study, and documentation. The purposive technique was used to determine the informants of data information. Village government and Bhabinkamtibmas coordination about security and order were explained in the study's results, viewed by seven indicators: Information, Communication and Technology, Importance of Coordination Awareness, Participant Competence, Agreement and Commitment, Establishment of Agreements, Coordination Incentives, and Feedback.]]>
<![CDATA[MODEL QUADRUPLE HELIX DALAM PENATAKELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN ANAK ]]>
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>;
<![CDATA[Nuryanto, Yayan]]>;
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/awpm.v7i2.9450
<![CDATA[Community Reading Center (TBM) as a means for children to learn is one of the programs formulated by the government to build a learning community by increasing children's interest in reading. However, it isn’t all TBM are able to support this purpose due to existence of conditiions facing it, as experienced by TBM Al Bayun in Bandasari Village. Therefore, in the Unpad’s PKM (Integrated KKN-PPM) activity, it is generally intended to assist the village government in carrying out one of its tasks, while specifically intended to help the management of Al Bayun TBM to become a child learning facilities. The Model chosen for the implementation of its activities is the quadruple helix collaboration. While the method of activity is in the form of assistance, counseling to the community related to literacy, and technical guidance in managing TBM. PKM can be held as planned and generally, the set of activities in TBM management can be carried out properly. This is inseparable from the collaboration between the government, universities, publishing business actors, and civil society. The four collaborating parties can play their respective roles so that the aims and objectives of PKM activities can be achieved. This success also shows that with collaboration, the problems faced are more likely to be handled and all limitations can be completed]]>
<![CDATA[PENYULUHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Alamsah Deliarnoor, Nandang]]>;
<![CDATA[Taryana, *Agus]]>;
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v6i3.49932
<![CDATA[Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Universitas Padjadjaran di Desa Ciliang Kecamatan Paragi Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. PPM ini dilakukan untuk untuk mengetahui peran pemerintah desa maupun faktor penghambat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ciliang. Hal ini didasarkan pada pesatnya permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga peran pemangku kebijakan politik menjadi begitu penting dan krusial terhadap isu tersebut. Metode pada kegiatan ini berupa assessment atau penghimpunan kritik dan saran dari masyarakat Desa Ciliang guna mendapatkan data maupun informasi yang ditujukan kepada pemerintah Desa Ciliang. Hasil yang didapatkan melalui kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan kompetensi aparatur Desa tentang pengelolaan pemerintah serta memeberikan informasi bagiamana bentuk pelayanan di Desa Ciliang untuk masyarakat setempat. The Padjadjaran University Community Service Program (PKM) in Ciliang Village, Paragi District, Pangandaran Regency with Village Apparatus Capacity Building activities. This PKM was conducted to find out the role of the village government and the inhibiting factors in increasing food security in Ciliang Village. This is based on the rapid pace of problems related to food security so the role of policymakers is so crucial to this issue. The method for this activity is in the form of an assessment or collection of criticisms and suggestions from the Ciliang Village community to obtain data and information aimed at the Ciliang Village government. So that through counseling activities not only help the management of the government of Ciliang Village but also improve the welfare of the Ciliang Village community]]>
