Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance JWP (Jurnal Wacana Politik) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Etika Demokrasi International Journal of Supply Chain Management Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Public Administration and Local Governance Journal of Local Government Issues Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Public Representative and Society Provision Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Research Horizon NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Social Work and Science Education Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Khazanah Sosial
Nandang Alamsah Deliarnoor
Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences, Padjadjaran University
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK) Deliarnoor, Nandang Alamsah
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.431 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11841

Abstract

Tulisan ini menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Perlu adanya kepastian hukum mengenai plt, agar roda pemerintahan tidak terhambat. Pengaturan mengenai plt bisa dilakukan melalui Diskresi atau PP dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Ronsumbre, Nelwan; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.
PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS LESTARI FARM DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN MASA PANDEMI COVID-19 Novie Indrawati Sagita; Nandang Alamsah Deliarnoor; Dian Fitriani Afifah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.32431

Abstract

Komunitas Lestari Farm dibentuk untuk menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dengan tujuan menjaga ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga. Komunitas ini melakukan kegiatan budidaya pertanian dan perikanan. Sejak komunitas terbentuk, keterlibatan warga dalam kegiatan budidaya masih rendah. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan pemberdayaan masyarakat pada Komunitas Lestari Farm  dan dapat menguatkan komitmen anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan penyuluhan penguatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara daring, mengingat situasi Covid-19 yang tidak memungkinkan tim dan peserta bertemu langsung secara tatap muka. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yakni penggalian data, dan ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi mengenai keberlanjutan Komunitas Lestari Farm. Hasil dari kegiatan ini berupa  mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga. Faktor tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakannya tahapan pemberdayaan masyarakat sebagaimana mestinya, yang diawali dengan tahap formulation action plan yang tidak sesuai sehingga berdampak pada tahap implementation hingga tahap evaluasi. Solusi yang dihasilkan pada kegiatan ini  berupa penyusunan model penguatan pemberdayaan masyarakat Komunitas Lestari Farm, serta peningkatan kegiatan forum komunikasi yang saling menguatkan pengetahuan, ketrampilan dan memotivasi sesama anggota.
EVALUASI POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADA LANGSUNG DI PAPUA Nandang Alamsah Deliarnoor
Sosiohumaniora Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.796 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5672

Abstract

Apabila politik hukum penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah langsung dievaluasi berdasarkansubstansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya di Provinsi Papua terdapat kelemahan-kelemahandisamping kekuatan-kekuatannya. Dalam substansi hukum terdapat salah interpretasi terhadap makna Pasal dalamkonstitusi selain ditemukan kekosongan substansi hukum yang lainnya. Dalam struktur hukum terdapat fenomenabanyaknya penyelenggara pemilu yang tersangkut perkara hukum. Dalam budaya hukum terjadi kemerosotanmoral yang disebarkan kepada masyarakat (dulu di lembaga perwakilan) dan seolah “politik uang” merupakansesuatu yang biasa dan tidak bisa dihindarkan, padahal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan normahukum maupun norma sosial lainnya.Kata Kunci : Politik Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS DI SUNGAI Nandang Alamsah Deliarnoor
Sosiohumaniora Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i1.5579

Abstract

Berdasarkan penelitian lapangan maupun kepustakaan, ada kesenjangan antara das sollen dan das sein masalah pengelolaan pelabuhan khusus di sungai. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, yang berwenang menyelenggarakan pelabuhan sungai seharusnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ”satu-satunya”. Namun, pada kenyataannya terdapat minimal 3 (tiga ) pihak yang dominan mengelola pelabuhan sungai yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, Dirjen Perhubungan Laut melalui Administrasi Pelabuhan (Adpel) dan Kantor Pelayanan (Kanpel) Pelabuhan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Bagaimana dan di mana peran Dirjen Perhubungan Darat? Kata kunci: Exes de pavouir, penafsiran sistematis, penafsiran restriktif.
INOVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN ASSESSMENT CENTER DI KOTA BANDUNG Dede Sri Kartini; Nandang Alamsah Deliarnoor; Herry Wibowo; Rudiana Rudiana
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v1i1.1275

Abstract

Assessment Centre is one of methods which is use a series of test, to examine objectively someone’s capability in various government positions.  One of the elements in government stakeholder which need attention to overcome the problem is the configuration of government officer. It consists of the arrangement of institutional governmental bureaucracy, systems and human capital development. In the arrangement of local government civil servant, City of Bandung has been developed Assessment Centre both in methodologically and physically. Following the result of this research, the development of Assessment Centre needed 3 – 5 years to be finished. From its early years, the Assessment Centre was supported by another institution which had been already using Assessment Centre such as Psychology Department in Indonesian Army (Dispiad) and Telkom. This support is no longer needed when the Assessment Centre itself is fully developed. Direct and Indirect preparation is needed to achieve the goals. It also needed support from surrounding ecosystems, such as legality, political will and awareness from participant.Keywords: Government Innovation, Assessment Centre, Competency
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Nelwan Ronsumbre; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.
Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi) Khotami Khotami; Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang Suwaryo; Neneng Yani Yuningsih
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 6, No 1 (2021): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v6i1.4497

Abstract

 Abstract. This research is located in Kuantan Singingi Regency which is motivated by the busy activities of gold mining without permits (PETI) carried out by the local community. This is driven by promising income so that these activities are used as a livelihood and a lack of public awareness of the dangers of PETI. In addition, the low level of involvement of government actors and community participation has an impact on the weakness of regulations that form the legal basis for mining activities. This study looks at the relationship between government units that work together in managing gold mining based on their authority. The informants of this study were employees of the Riau Province ESDM Service, members of the Riau DPRD, Kuantan Singingi District Polres staff, DLH employees of Kuantan Singingi Regency and the community. The technique of determining the informants was carried out by purposive method by digging in-depth information according to the characteristics of the study. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was used by applying a qualitative narrative approach that conveyed the results of the analysis related to PETI. The results of the study found that the importance of local regulations on community mining that involves both provincial and district governments. The weakness of the legal regarding the implementation of gold mining activities must be strengthened by coordinative efforts and cooperation between the provincial government, DPRD and district governments by sharing the perceptions, ideas of each actor.Keywords: All Units, Authority, MiningAbstrak.  Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh ramainya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini didorong oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI. Selain itu, rendahnya tingkat keterlibatan aktor pemerintah dan partisipasi masyarakat, berdampak terhadap lemahnya aturan yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan antar unit pemerintah yang bekerjasama dalam mengelola pertambangan emas berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Informan penelitian ini yakni meliputi pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, anggota DPRD Riau, Pegawai Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai DLH Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive dengan menggali informasi secara mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menerapkan pendekatan narasi kualitatif yang menyampaikan hasil analisis berkaitan dengan PETI. Hasil penelitian mendapati bahwa pentingnya peraturan daerah tentang pertambangan rakyat yang melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Lemahnya payung hukum tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan emas harus diperkuat dengan upaya koordinatif dan kerjasama antara pemerintah provinsi, DPRD dan pemerintah kabupaten melalui penyamaan persepsi, ide dari masing-masing aktor.Kata Kunci: All Units, Kewenangan, Pertambangan
Co-Authors Aay Kandar Nurdiansyah Abdillah Abdillah Afifah, Dian Fitriani Agus Taryana Agustini, Indah Trie Wahyuni Alamsyah Putra Andi Kasman Andi Kasman Antik Bintari Antik Bintari Antik Bintari Ardiansyah, Ahmad Arnetta Fairuz Azzahra Azhara, Ratu Raisya Aghnia Budiman Rusli Cut Zulfahnur Syafitri Daniel, Indyra Putri Dara Putri Maharani Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dedi Sukarno Delia Putri Anggita Fania Jamilatul Rahmah Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Siti Sarah Fikri Fakhrial Amin Gunawan Gunawan Herry Wibowo Heru Nurasa Ihsan Nuralim Ira Irawati Ivan Darmawan Jajang Sutisna Kartini, Dede Sri Khotami Maya Novita Sari Muhammad Akbar Nelwan Ronsumbre Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Nisa Azizah Novalia Novalia Novie Indrawati Sagita Novita Sari, Maya Novita Yuliastri Pontoh Pontoh, Novita Yuliastri Prihatiningsih, Meiga Dwi Rahman Mulyawan Rikky, Rikky Rina Hermawati Rina Hermawati, Rina Ripka Hawar, Angela Risma Pitriani Nuryana Risma Pitriani Nuryana Risna Resnawaty, Risna Risnawati Risnawati Ronsumbre, Nelwan RR. Ella Evrita Hestiandari Rudiana Rudiana, Rudiana Selvi Centia Seme, Bulan Indah Putri Senmei Wardhatul Nur Septi Wulandari SEPTI WULANDARI Siti Hasanah Siti Hasanah Soni Akhmad Nulhaqim Taqiya Arini Putri Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Yenita Anggraini Yosia Viera Martua Sianturi Yosia Viera Martua Sianturi Yusa Djuyandi Zakaria, Tubagus Zaki