<![CDATA[Masa pemerintahan B.J. Habibie menjadi penanda perubahan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, yakni peralihan dari sistem kekuasaan yang sentralistik dan otoriter menuju tatanan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis. Gelombang reformasi yang hadir pada periode transisi tersebut melahirkan sejumlah produk legislasi yang strategis, salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang turut membuka celah kebebasan bagi pengelolaan institusi pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan demokratisasi di bawah kepemimpinan Habibie memberikan dampak nyata terhadap kemandirian manajemen lembaga pendidikan Islam di tanah air. Pendekatan yang digunakan ialah kajian kepustakaan berdimensi historis-analitis yang bersumber dari regulasi, kebijakan, serta literatur akademik terkait. Temuan kajian mengungkapkan bahwa arus demokratisasi pada era tersebut telah mendorong terjadinya desentralisasi dalam tata kelola pendidikan Islam, memperkokoh kemandirian institusional madrasah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kajian ini menyimpulkan bahwa reformasi 1998 menjadi pijakan historis yang sangat berarti bagi perubahan manajemen pendidikan Islam ke arah yang lebih demokratis, transparan, dan bernafaskan nilai Islam.]]>
Copyrights © 2026
