<![CDATA[ABSTRACT Business activities in the era of globalization make people who have business relationships increasingly need legal certainty from every legal action they take. Legal certainty from the parties can be obtained from the existence of policies that have been set by the government, which is then specifically made an agreement by the parties concerned as a legal basis. It becomes a problem when the parties making the agreement are foreign citizens (foreigners) and Indonesian citizens. because foreigners do not necessarily understand Indonesian. if the agreement is made in a foreign language, it will violate the existing rules, so that it does not meet the legal requirements of the agreement, namely "there is a lawful cause". The purpose of this study is to determine the legal strength of an agreement, so that the parties still have legal certainty from the agreement that has been agreed. This research is a normative juridical research, with a statutory approach. Sources of data from various laws and regulations and sources of books and research related to contract law. The results of this study are that the parties can make an agreement in the form of a notarial deed using two languages (Indonesian and a foreign language) agreed upon by the parties, the foreign language applied is a translation from Indonesian, if there are parties who do not understand then they can present translator to explain the contents of the agreement deed. The conclusion is that the legal force of the agreement made by a notary still has legal force as an authentic deed as long as it is made in accordance with Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, without ignoring Law No. 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Emblems. And the National Anthem. Keywords: Agreement, Notary deed, Legal force ABSTRAK Kegiatan bisnis di era globalisasi menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan bisnis semakin membutuhkan suatu kepastian hukum dari setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Kepastian hukum dari para pihak bisa didapatkan dari adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang kemudian secara spesifik di buat perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan sebagai dasar hukum. Menjadi persoalan ketika pihak yang membuat perjanjian yaitu warga negara asing (WNA) dan warganegara Indonesia. karena WNA belum tentu paham bahasa Indonesia. jika perjanjian dibuat dalam bahasa asing maka akan menyalahi aturan yang ada, sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu “adanya sebab yang halal”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum suatu perjanjian, supaya para pihak tetap memiliki kepastian hukum dari perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dari berbagai peraturan perundangan dan sumber buku maupun penelitian yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Hasil penelitian ini yaitu para pihak dapat membuat perjanjian dalam bentuk akta notaris dengan menggunakan dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing) yang disepakati oleh para pihak, bahasa asing yang di terapkan merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia, apabila ada pihak yang tidak paham maka dapat menghadirkan penerjemah untuk menjelaskan isi akta perjanjian. Kesimpulannya yaitu kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik sepanjang dibuat sesuai undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan tidak mengabaikan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Kata Kunci: Perjanjian, akta Notaris, Kekuatan hukum]]>
Copyrights © 2022
