<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian antara Pemerintah Kota Kupang dengan Polres Kupang Kota dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan secara terencana melalui operasi penertiban gabungan yang berhasil mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal. Namun, efektivitas penegakan aturan di lapangan belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kesenjangan antara regulasi dengan implementasi operasional, keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti alat deteksi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dapat meningkatkan sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparat, melengkapi sarana operasional, serta memperluas sosialisasi guna mengoptimalkan pengendalian minuman beralkohol ilegal secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
