Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan dan Menangani Penyelundupan Barang di Desa Haekesak Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Yuto Ramiro Deventer Soares Moniz; Saryono Yohanes; Mario AprioAlmit Lawung
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat koordinasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan yuridis konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan responden yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri telah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dan pertukaran informasi, rapat koordinasi lintas sektoral, patroli bersama, serta penanganan kasus penyelundupan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis dan banyaknya jalur tidak resmi, serta keterbatasan personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan komunikasi, koordinasi berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Kota Kupang Dengan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penertiban Dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Di Kawasan Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Yohanes Bernardus Djawan; Josef Mario Monteiro; Mario AprioAlmit Lawung
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian antara Pemerintah Kota Kupang dengan Polres Kupang Kota dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan secara terencana melalui operasi penertiban gabungan yang berhasil mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal. Namun, efektivitas penegakan aturan di lapangan belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kesenjangan antara regulasi dengan implementasi operasional, keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti alat deteksi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dapat meningkatkan sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparat, melengkapi sarana operasional, serta memperluas sosialisasi guna mengoptimalkan pengendalian minuman beralkohol ilegal secara berkelanjutan.