<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak normatif ahli waris pekerja yang meninggal dunia serta mengevaluasi pertimbangan hukum Majelis Hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Kpg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menguji kesesuaian antara fakta hukum, pembuktian persidangan, dan penerapan norma ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ahli waris almarhum Anton Lay didasarkan pada skema perlindungan statutory Pasal 36 huruf o jo. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pengakhiran hubungan kerja demi hukum akibat kematian pekerja melahirkan kewajiban yuridis bagi Tergugat untuk membayarkan kompensasi finansial berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak dengan total kewajiban sebesar Rp126.000.000,00. Majelis Hakim menerapkan silogisme hukum secara cermat dengan mengesampingkan dalil Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efisiensi akibat ketiadaan bukti sah, mengingat almarhum terbukti tetap bekerja dan menerima upah hingga wafat pada 21 Oktober 2022. Pembuktian material tersebut menegaskan pemisahan antara sengketa tata kelola internal perusahaan dan peristiwa hukum utama pengakhiran hubungan kerja. Pertimbangan hukum Majelis Hakim berhasil merealisasikan prinsip kepastian hukum (rechtssicherheit) sekaligus memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) yang seimbang bagi ahli waris dan pengusaha.]]>
Copyrights © 2026
